Type to search

Berita

Dikontrak Setelah Magang, Pengadilan Anggap Penyimpangan Hukum

Share

Ilustrasi. (gambar: careernews.com)

Jakarta | PT. Indah Plaza Internasional dianggap telah melakukan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, akibat mempekerjakan Dodi Kurniawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) setelah menyelesaikan masa magang selama 3 bulan sejak Agustus 2012.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, meskipun pekerjaan yang diberikan kepada Dodi sebagai penjaga loket parkir dapat diperjanjikan kontrak. Namun karena dilakukan pemagangan yang dilanjutkan dengan kontrak kerja sebanyak 2 kali, maka menurut hukum, pemagangan yang dilakukan dianggap sebagai kontrak kerja.

Dalam amar putusan No. 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 29 Maret 2016, PHI Palembang menyatakan perjanjian kerja kontrak yang dibuat perusahaan berubah menjadi perjanjian kerja dengan pekerja tetap, terhitung sejak adanya pelanggaran perjanjian sejak 10 Mei 2014. Terhadap putusan PHI, Dodi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ia menilai, pertimbangan PHI yang menyatakan pekerjaan yang ia kerjakan selama bekerja sejak Agustus 2012, adalah jenis pekerjaan yang terus menerus dan tidak dapat diperjanjikan kontrak. Sehingga, pernyataan batalnya perjanjian kerja kontrak, menurutnya, terhitung sejak awal ia bekerja.

Keberatan Dodi, ditolak oleh MA. PHI dianggap telah benar dalam menerapkan hukum, dengan menyatakan batalnya perjanjian kerja kontrak sejak Mei 2014. “Bahwa hubungan kerja untuk pekerjaan a quo tepat dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, namun karena Termohon Kasasi dalam perpanjangan PKWT melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perpanjangan hanya boleh paling lama 1 (satu) tahun maka berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu sejak adanya pelanggaran”, ujar Hakim Agung Panji Widagdo, Rabu (21/12/2016) saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi No. 987 K/Pdt.Sus-PHI/2016. (-03)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *