Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
378

Kurang Pihak, PHI Minta PT. PLN Ikut Digugat

Ilustrasi.

Pekanbaru | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menilai gugatan yang diajukan oleh Murshal, dkk (41 orang) terhadap PT. Usaha Perdana, kurang pihak (plurium litis consortium). Meskipun perusahaan tidak mengajukan eksepsi (sanggahan) atas gugatan yang diajukan sejak 4 Mei 2017 lalu itu, namun PHI menganggap, ditariknya PT. Perusahaan Listrik Negara sebagai pihak Tergugat menjadi teramat penting.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Martin Ginting berpendapat, PHI harus terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Usaha Perdana terhadap Murshal, dkk, telah sah atau tidak akibat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) sejak Desember 2016.

Sebelum mempertimbangkan hal tersebut, PHI perlu mengetahui, apakah penyerahan sebagian pekerjaan PT. PLN kepada PT. Usaha Perdana telah memenuhi syarat formil maupun materiil hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, maka dengan sendirinya pemeriksaan atas gugatan Murshal dan kawan-kawan telah menarik PT. PLN sebagai pihak dalam gugatan yang mereka ajukan.

“Oleh karenanya gugatan para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa menarik/melibatkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) sebagai Pihak mengakibatkan gugatan para Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak lengkap karena terdapat kurang pihak”, ujar Martin membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 38/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr, Selasa (18/7/2017).

Atas pertimbangan hukum tersebut, gugatan Murshal, dkk yang menuntut pembayaran uang pesangon sebesar Rp.877,3 juta, dan pembebanan uang paksa sebesar Rp.10 juta perhari, dinyatakan oleh PHI Pekanbaru tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of