Type to search

Bacaan

Menelusuri Hadirnya Negara Terhadap Jaminan Perlindungan Pekerja

Share

Ilustrasi. (gresnews.com)

Tercatat sebanyak 48 orang tewas terpanggang dalam kecelakaan  kerja di PT. Panca Buana Cahaya Sukses, Kamis (26/10) kemarin. Pabrik yang berlokasi di Kosambi, Tangerang itu, baru memulai produksi kembang api sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Sejumlah pihak turut menyatakan bela sungkawa terhadap keluarga korban yang meninggal dunia, dan memberikan dukungan moril kepada korban yang menderita luka-luka.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri bersama Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang Batubara, juga turut meninjau lokasi pabrik, Minggu (29/10) siang. Ia menduga, dahsyatnya kejadian yang menewaskan puluhan pekerja pabrik milik Indra Liyono (40), akibat adanya pelanggaran keselamatan kerja serius yang harus diusut tuntas.

Kecelakaan kerja serupa pernah terjadi di PT. Mandom Indonesia, Cikarang, Bekasi, 10 Juli 2015, yang menyebabkan 28 pekerja tewas dan 31 orang mengalami luka bakar. Atas kejadian tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi, Selasa (12/04/2016) menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara bagi kedua terdakwa penyebab bocornya sirkulasi tekanan gas yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di pabrik kosmetik itu.

Terlepas dari dua kejadian diatas yang tidak bisa dianggap sepele, karena telah membuat hilangnya nyawa akibat kelalaian manusia, negara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketengakerjaan di Perusahaan, telah mewajibkan kepada siapapun yang hendak mendirikan perusahaan untuk melaporkan maksudnya tersebut ke Menteri yang membidangi ketenagakerjaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan perusahaan.

Laporan pendirian perusahaan terdiri dari identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja, dipergunakan sebagai bahan informasi bagi Pemerintah untuk memudahkan penanganan masalah ketenagakerjaan di perusahaan dimaksud, baik secara preventif maupun represif. Sayangnya, sanksi hukum berupa ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan, hanya diberikan kepada pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pendirian perusahaan.

Bagi pengusaha, ancaman pidana kurungan seperti macan diatas kertas. Menakutkan tetapi tidak untuk ditakuti. Banyak pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha, untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari lemahnya pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kurangnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan, kerap menjadi alasan apabila ada masalah ketenagakerjaan di perusahaan. Meskipun pada kenyataannya demikian, tentu menjadi tidak elok jika melulu dijadikan alasan. Karena kehadiran Negara dalam melindungi warganegaranya menjadi kewajiban konstitusional yang harus dipikul oleh Pemerintah, apapun keadaannya.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 sebagai keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948, yang menjadi dasar hukum bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk mengusut pelanggaran dan kejahatan ketenagakerjaan, hampir tak menimbulkan efek jera bagi para pengusaha nakal. Pegawai pengawas ketenagakerjaan seolah terbentur dinding yang teramat kuat dan sulit dirobohkan dalam waktu yang singkat, ketika berhadapan dengan pengusaha nakal yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan. Pekerja senantiasa berjibaku dengan lamanya pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana, bahkan mereka harus dihadapkan kenyataan pahit berupa pemutusan hubungan kerja ketika melaporkan perusahaannya ke pegawai pengawas. Lalu, dimana kehadiran negara saat mereka yang mengungkap tindak pidana ketenagakerjaan, menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seolah hendak memberikan jawaban atas pertanyaan diatas. Dalam undang-undang tersebut, diatur hukum formil dan materiil secara sekaligus. Penyimpangan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan pengusaha, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukum paling lama 4 (empat) tahun penjara. Tapi lagi-lagi, penegakkan hukum ketenagakerjaan seolah tidak maksimal dalam urusan pencegahan (preventif).

Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang diharapkan dapat berperan aktif (meskipun tanpa adanya pengaduan dari pekerja) dalam memeriksa pendirian, keberlangsungan kegiatan produksi dan penghentian perusahaan, berlaku sebaliknya. Pekerja harus direpotkan mengurus pemecatan yang ia alami ke Pengadilan Hubungan Industrial, na’asnya Hakim di pengadilan justru memberikan ijin PHK daripada memutus bekerja kembali, tanpa melihat kenyataan adanya pelanggaran hak-hak yang para pekerja alami. Pegawai pengawas ketenagakerjaan nyaris bersikap pasif, bahkan ada yang tidak mengetahui keberadaan sebuah perusahaan di wilayah kerjanya. Padahal, setiap pendirian badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak, diumumkan dalam berita negara yang mempunyai fungsi sebagai pemberian informasi publik dari negara kepada masyarakat (termasuk penyelenggara negara sebagai Pemerintah) untuk diketahui secara luas.

Inilah potret hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
(Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan)

Hits: 3

3 Comments

  1. Jono 30 Oktober 2017

    Kalau ngak bisa ngawasi di outsourcinh aja…

    Balas
  2. Jono 2 November 2017

    Baru tahu mas hafidz, perlindungan cuma retorika…..

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *