Type to search

Berita

Mengundurkan Diri Melalui Aplikasi WA, PHI Nyatakan Tidak Sah

Share

Aplikasi WhatsAp. (foto: tigapilarnews.com)

Pekanbaru | Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan pernyataan pengunduran diri yang dilakukan oleh Arnold Hendry Hutabarat melalui aplikasi (WhatsAp) pada 18 Nopember 2016,  tidak sah secara hukum ketenagakerjaan.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Astriwati menilai, pernyataan pengunduran diri haruslah tetap mengacu pada Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu diantaranya dimohonkan secara tertulis. Sehingga adanya keinginan Hendry yang meminta pemutusan hubungan kerja, dan ditindaklanjuti dengan surat persetujuan pengunduran diri dari PT. Bengkalis Kuda Laut, telah bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Astriwati juga menolak anggapan perusahaan yang menyatakan Hendry telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, yang kemudian dianggap oleh PT. Bengkalis wajar jika dikualifikasikan mengundurkan diri. Menurut Astriwati, panggilan bekerja yang disampaikan oleh PT. Bengkalis kepada Hendry, hanya berselang 2 (dua) hari, yaitu tanggal 21 dan 23 Nopember 2016. Sedangkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003, panggilan bekerja pertama dan kedua haruslah berselang 3 (tiga) hari.

Astriwati menilai, justru yang meninginkan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan adalah PT. Bengkalis, yang hendak memutasikan Hendry ke PT. Perdana Atma Jaya. Sehingga, tindakan PT. Bengkalis yang memerintahkan Hendry untuk melaksanakan tugas diluar yang diperjanjikan, dapat dianggap telah memenuhi ketentuan pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e UU 13/2003.

“Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) Junto Pasal 169 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 terhitung sejak dibacakannya putusan ini di dalam persidangan”, ujar Astriwati, Rabu (17/6/2017) lalu saat membacakan amar putusan No. 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. (-02)

2 Comments

  1. terima kasih redaksi @buruh-online telah publikasi kasus saya.
    saat ini pekara telah diputus oleh MA RI, setelah pihak PT. Bengkalis kuda laut /BKL mengajukan kasasi dan kasasi di TOLAK pada bulan nov. 2017.
    untuk lebih lengkap dapat diliat /download melalui :
    https://www.aseanlip.com/assets/uploads/aseanlip-87040-No._1362_K.Pdt.Sus-PHI.2017.TLK.29-11-17.pdf

    tapi sampai saat ini (1/6/2018) pihak BKL tidak menjalankan putusan Pengadilan, dimana saya juga sudah mengajukan surat surat permohonan aanmaning/eksekusi melalui PN pekanbaru.

    saat ini saya sudah pasrah karena menganggap usaha yg saya lalui di pengadilan untuk memperjuangkan hak-hal saya selaku pekerja sangat berlarut2. terhitung dari disnaker hingga sekarng lebih dari 2.5 tahun.
    pekara ini saya perjuangkan sendiri karena keterbatasan biaya dan saya sudah tidak byk berharap lagi bisa tuntas, karena yg saya hadapi adalah pemilik PT. BKL yg juga ketua ‘Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia’/ PSMTI Riau.

    Banyak dari teman yg menganjurkan untuk melaporkan PIDANA tindakan manajemen PT.BKL :
    1. melakukan pemufakatan jahat (samenspaning, psl 88 KUHP) dg menerbitkan surat mangkir, dimana dipengadilan PHI terbukti dg barang bukti saya tidak “mangkir”.
    2. menggunakan sertifikat Ahli (SKA) a.n saya pada anak perusahaannya yaitu PT.BLF sebagai PJK, dan SKA tersebut masih dikuasai oleh mereka, sehingga saya sangat dirugikan.

    dengan post coment ini, saya meminta bantuan dari redaksi, mohon kiranya dapat mengawal pekara ini, hingga dapat tuntas, dan jika ada masukan mohon sekiranya dikirim ke email saya : arnhdry.hbrt@gmail.com

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *