Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
345

SP Daluarsa Digunakan Untuk Memecat, Bagaimana Hukumnya?

Ilustrasi.

Jakarta | Sepuluh tahun bekerja, ternyata tidak dapat menjamin hubungan antara PT. Nauli Sawit dengan Julius K Hasibuan, berlangsung baik. Atas alasan telah mendapatkan Surat Peringatan ketiga, Julius selain menerima upah sebesar Rp.2,8 juta ditambah dengan tunjangan beras sebanyak 46,5kg setiap bulannya, diputuskan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015.

Sudah dapat dipastikan, jika keputusan perusahaan akan ditolak oleh Julius. Ia berdalih, surat peringatan ketiga yang menjadi dasar alasan bagi pengusaha untuk memecatnya itu, diberikan pada 17 Januari 2012. Artinya, menurut Julius, perusahaan sudah tidak dapat lagi menggunakan surat peringatan tersebut untuk memcatnya. Terhadap pertimbangan itu, Julius menolak pemberian uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan undang-undang.

Keberatan Julius dibenarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan. Melalui Putusan No. 88/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, Majelis Hakim PHI pada tanggal 25 Agustus 2016, memutuskan untuk menghukum perusahaan yang berlokasi di  Sirandorung, Tapanuli Tengah itu, untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang, yaitu sebesar Rp.78,2 juta.

Merasa tidak mendapatkan keadilan, pengusaha mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Perusahaan beralasan, Julius selaku kepala gudang telah banyak merugikan perusahaan, karena selalu terjadi kekurangan stok barang di gudang. Sehingga, seharusnya Julius hanya berhak mendapatkan uang pesangon sebesar Rp.46,2 juta. Setelah mempertimbangkan alasan kasasi perusahaan, Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Maria Anna Samiyati, menilai PHI Medan tidak salah dalam menerapkan hukum.

“Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan memberi putusan PHK dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13/2003 batas waktu Surat Peringatan telah melewati sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13/2003”, ujar Maria membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan MA No. 114 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Rabu (8/3/2017). (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of