Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
445

Dianggap Jadi Penghalang Pengujian PP Pengupahan, UU MK di-Uji

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)

Jakarta | Akhirnya, Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003, didaftarkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (1/11) pagi tadi dengan nomor tanda terima permohonan 1732/PAN.MK/X/2017. Salah satu Pemohon, Abda Khair Mufti menjelaskan sebab tidak dapat diterimanya tiga perkara permohonan uji materi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, oleh Mahkamah Agung sebelumnya adalah karena berlakunya Pasal 55 UU MK.

Ia mengatakan, alasan MA telah sesuai dengan UU MK. Karena, MA memang harus menghentikan proses pengujian peraturan dibawah undang-undang, apabila peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang yang sedang di-uji di MK. “Yang dimohonkan untuk di uji oleh MA itu PP No. 78 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dan UU itu masih dalam pengujian di MK. Jadi pasti dinyatakan tidak dapat diterima”, ujar Abda.

Pasal 55 UU MK, menyatakan, Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menurut Abda, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Meskipun PP 78/2015 tentang Pengupahan dianggapnya tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, tetapi ia belum mau menguji PP yang merumuskan besaran kenaikan upah minimum hanya berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Rumusan kenaikan upah minimum dalam PP 78 sangat merugikan pihak pekerja dan menghilangkan peran dewan pengupahan, tapi belum bisa di-uji kalo kewenangan MA untuk menguji dihentikan oleh MK menurut undang-undang (baca: UU MK) ini”, tegasnya.

Abda meminta kepada MK, untuk membolehkan MA menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila pasal dalam undang-undang yang sedang di uji di MK berbeda dengan pasal yang dijadikan batu uji di MA. “Kami meminta Pasal 55 UU MK, ditafsirkan konstitusional bersyarat. Agar kami dapat menguji PP Pengupahan ke MA secepatnya”, tutup Abda. (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of