Type to search

Berita

Dua Tahun Tuntut Kekurangan Upah, MA Hukum Perusahaan Bus Transjakarta

Share

Bus Transjakarta saat melintas di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta (foto: wikipedia.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menilai keberatan yang diajukan oleh Perusahaan PPD, tidaklah cukup beralasan. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung Maria Anna Samiyati membenarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2016, yang telah menghukum perusahaan untuk membayar kekurangan upah dan tunjangan hari raya sebesar Rp.97,4 juta kepada Delvi Andri, dkk (11 orang).

Dalam putusan No. 309 K/Pdt.Sus-PHI/2017, MA memandang cukup tepat Putusan PHI Jakarta yang menggunakan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja PKWT, dan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran upah dan kekurangan pembayaran THR tahun 2015, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, ujar Maria, Selasa (25/4/2017) lalu.

Perusahaan milik negara yang kesehariannya menyediakan layanan bus transjakarta itu, dianggap telah membayar upah dibawah upah  kepada kesebelas mantan pekerjanya. Andri dan kawan-kawannya sejak Januari 2015 hanya diberikan upah sebesar Rp.2,4 juta. Padahal besaran upah minimum yang berlaku pada tahun 2015 di Jakarta adalah sebesar Rp.2,7 juta. Selain itu, PPD juga hanya membayar tunjangan hari raya tahun 2015 sebesar Rp.500 ribu, bukan satu bulan upah.

Merasa haknya dirampas, akhirnya Andri dkk mengajukan gugatan ke PHI Jakarta Pusat. Dalam dalil gugatan yang diregister dengan perkara No. 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst, Andri menyatakan pengakhiran hubungan kerja kontraknya sejak Oktober 2015, seharusnya disertai dengan pembayaran kekurangan upah dan THR. Namun harapan Andri tidak dikabulkan, sehingga ia menggugat perusahaan yang berada di Gedung Perum PPD, di Jalan Panjaitan, Jakarta Timur itu ke Pengadilan. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *