Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
340

Ikut Mogok Nasional, MA Perkuat Putusan PHK

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Jakarta | Mogok nasional menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dilakukan oleh pekerja PT. D&D Packaging Indonesia tanggal 24 Nopember 2015, berbuntut pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Nur Muhamad dan Devi Aldiana. Keduanya dianggap bertanggung-jawab atas penghentian kegiatan produksi pada shift dua dan shift tiga oleh 144 pekerja.

Perusahaan menuduh keduanya telah membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut perusahaan, mogok merupakan hak serikat pekerja, akibat dari gagalnya perundingan bipartit. Tetapi surat yang diajukan oleh Nur dan Devi, adalah surat pemberitahuan mogok nasional yang tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Atas kedua alasan tersebutlah, perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan Nur dan Devi yang dianggap telah mengorganisir anggotanya untuk tidak melaksanakan pekerjaan, karena adanya instruksi mogok nasional dari pimpinan serikat pekerja mereka yang lebih tinggi. Namun, meskipun ketidak-hadiran Nur dan Devi hanya 1 (satu) hari yaitu pada 24 Nopember 2015, Majelis Hakim  Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, mengabulkan sebagian.

Dalam Putusan PHI Bandung No. 175 K/Pdt.Sus-PHI/2017, hubungan kerja antara PT. D&D dengan Nur dan Devi dinyatakan putus. Dan perusahaan dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar 1 kali dari Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Atas putusan yang dibacakan 9 Nopember 2016 lalu itu, Nur dan Devi mengajukan keberatan ke MA.

PHI dinilai oleh keduanya telah melanggar ketentuan UU 13/2003, karena tidak masuknya Nur dan Devi hanya sehari yang tidak bisa dijadikan alasan untuk menyetujui pemutusan hubungan kerja. Terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim MA membenarkan pendapat PHI terkait dengan keputusan pengakhiran hubungan kerja. Akan tetapi mengenai besaran uang pesangon, MA menganulir Putusan PHI menjadi dua kali undang-undang.

MA beralasan, perusahaan tidak tepat apabila keduanya diputuskan hubungan kerja tetapi lebih tepat jika dikenai surat peringatan. Namun oleh karena, perusahaan tidak menghendaki adanya hubungan kerja lagi dengan Nur dan Devi, maka pemutusan hubungan kerja dapat diijinkan dengan alasan disharmonis. ”Demi kemanfaatan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, beralasan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan disharmonis”, ujar Hakim Agung Panji Widagdo membacakan amar Putusan No. 175 K/Pdt.Sus-PHI/2017. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of