Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
522

Kementerian Ketenagakerjaan Luncurkan Pelaporan Perusahaan Melalui Internet

Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan.

Jakarta | Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 6 Nopember 2017, setiap bentuk usaha yang setelah mendirikan, menjalankan, memindahkan atau membubarkan badan usahanya, wajib melakukan pelaporan secara daring pada http://wajiblapor.kemnaker.go.id. (Baca: Menelusuri Hadirnya Negara terhadap Jaminan Perlindungan Pekerja)

Data dan informasi yang dilaporkan oleh setiap badan usaha melalui sistem daring tersebut, akan digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan penyusunan rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, data yang dilaporkan juga akan digunakan untuk perumusan kebijakan tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Setiap badan usaha diminta untuk melakukan registerasi dengan terlebih dahulu mengunjungi  laman wajiblapor.kemnaker.go.id. Setelah itu memilih menu daftar, dilanjutkan dengan mengisi identitas pengguna (username dan password) beserta alamat surel (e-mail). Apabila seluruh data informasi yang dibutuhkan diisi dengan benar, maka badan usaha akan mendapatkan e-mail balasan yang berisi link untuk konfirmasi akun dan nomor register.

Badan usaha diminta untuk melaporkan kodifikasi usaha, keadaan perusahaan yang meliputi hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, kesempatan kerja, dan keadaan tenaga kerja. Perusahaan juga diminta untuk menjelaskan kewajiban yang telah diberikan kepada pekerjanya, hingga apabila hendak melakukan penutupan usaha diwajibkan untuk melaprkan jumlah pekerja yang akan diberhentikan.

Bagi pengusaha yang tidak melaporkan keadaan ketenagakerjaannya secara berkelanjutan setiap setahun sekali, maka dapat diancam dengan sanksi kurungan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of