Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
305

Syarat Ini Yang Harus Diperhatikan Saat Mutasi Pekerja

Ilustrasi.

Pekanbaru | Selama bekerja lebih dari lima tahun sejak tahun 2011, setidaknya PT. Flora Wahana Tirta telah memutasikan Gibson Pane sebanyak 4 kali pada bagian yang berbeda-beda. Awalnya Pane ditempatkan pada bagian accounting, lalu dipindahkan ke bagian Personalia, kemudian dipekerjakan di bagian pembibitan, dan terakhir di bagian perawatan.

Atas tindakan mutasi yang berulang-ulang tersebut, membuat Pane tidak nyaman dalam bekerja, dan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (31/01/2017) lalu. Dalam surat gugatan yang diregiser dengan perkara No. 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr, Pane menuntut pembayaran uang pesangon sebesar Rp.48,3 juta.

Menanggapi gugatan Pane, perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pemindahan tugas yang selama ini dilakukan, akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan Pane dan dianggap telah merugikan perusahaan. PT. Flora dalam jawabannya menyebutkan kesalahan Pane, yaitu tidak mengikuti jam kerja, sering keluar kantor tanpa ijin, tidak mengikuti apel pagi, dan terakhir tidak melaksanakan mutasi.

Majelis Hakim PHI Pekanbaru yang diketuai Hakim Martin Ginting mengatakan, penempatan (mutasi) pekerja haruslah mempertimbangkan keahlian, kemampuan dan jenjang karier, dan penempatan tenagakeja diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi, dan perlindungan hukum.

Martin menilai PT. Flora telah alfa, dan tidak menerapkan pengelolaan tenaga kerja berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang harus memperhatikan keahlian pekerja. Terlebih tindakan perusahaan yang memberikan surat peringatan kesatu hingga ketiga dan mengkualifikasikan Pane mengundurkan diri, akibat tidak dijalankannya perintah mutasi, dianggap Martin telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas pertimbangan hukum tersebut, PT. Flora dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan undang-undang sebesar Rp.33,8 juta, ditambah dengan upah selama proses sebesar 6 bulan upah atau setara dengan Rp.12,3 juta. “Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus sebesar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah”, ujar Martin, Rabu (3/5/2017). (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of