Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
332

Tidak Terbukti Lakukan Asusila, Pengadilan Hukum Perusahaan Bayar 80 Juta

Ilustrasi. (gambar: suaramerdeka.com)

Pekanbaru | Tuduhan PT. Hutahaean yang telah menggap MS melakukan perbuatan asusila (perzinahan) di rumah dinas perusahaan pada tanggal 15 April 2016, dinilai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Astriwati tidaklah dapat dibuktikan.

Meskipun MS dalam surat pernyataan yang ia tanda-tangani mengakui telah tinggal satu rumah dengan seorang perempuan yang bukan istrinya sejak Januari hingga April 2016, tetapi surat pernyataan yang dijadikan bukti tersebut, dinilai Astriwati tidak dapat menjadi alasan hukum untuk menyatakan keduanya telah melakukan perzinahan.

Astri berpendapat, seharusnya perusahaan melanjutkan tuduhan tersebut ke pihak yang berwajib untuk mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003. Sehingga, dengan ketiadaan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, atas kebenaran ada atau tidaknya perzinahan yang dilakukan oleh MS, maka pemutusan hubungan kerja terhadapnya tidaklah dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Hutahaean dengan alasan perzinahan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai alasan melaksanakan pemutusan hubungan kerja”, ujar Astri, Rabu (9/8/2017) membacakan pertimbangan hukum dalam Putussan No. 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr.

Sebelumnya, PHI Pekanbaru pada 20 April 2017 telah menjatuhkan vonis tanpa kehadiran perusahaan (verstek) yang menghukum PT. Hutahaean membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.80 juta lebih. Terhadap putusan tersebut, perusahaan mengajukan perlawanan tanggal 9 Mei 2017.

Dengan ditolaknya seluruh alasan-alasan perlawanan PT. Hutahaean, Majelis Hakim berpendapat putusan verstek haruslah dipertahankan. “Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr, tanggal 29 Maret tersebut tidak tepat dan tidak beralasan”, ujar Astri membacakan amar putusan. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of