Type to search

Sekitar Kita

APINDO: Upah Sektoral Tidak Wajib & Harus Disepakati

Share

Surat Edaran APINDO Nomor 541/DPN/1.3/2C/XII/17 tertanggal 21 Desember 2017.

Jakarta | Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menginstruksikan kepada seluruh pengurusnya yang duduk di dalam Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk dapat memperhatikan pedoman penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS). Melalui Surat Edaran Nomor 541/DPN/1.3/2C/XII/17 tertanggal 21 Desember 2017, Apindo menegaskan, bahwa penetapan upah minimum sektoral tidak bersifat wajib, dan harus disepakati antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja sektor.

“Besaran UMS Provinsi dan UMS Kabupaten/Kota harus disepakati oleh Asosiasi Perusahaan dan SP/SB disektor yang bersangkutan”, tegas Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani. Hariyadi juga menyebut, apabila serikat pekerja menuntut ditetapkannya upah sektoral, maka harus terlebih dahulu menetapkan sektor unggulan, penetapan sektor unggulan harus berdasarkan kajian dan penelitian, dan apabila ada tekanan dari pihak serikat pekerja maka anggota Dewan Pengupahan Apindo diminta untuk tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya itu, Hariyadi juga menegaskan, bahwa kenaikan upah minimum sektoral tidak wajib dilakukan pada setiap pemberlakuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, atau dengan kata lain, penetapan upah minimum sektoral tidak wajib dilakukan setiap tahun. Hal tersebut menurut Hariyadi, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Dalam Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015, berbunyi: Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Lebih lanjut Pasal 49 ayat (2) menegaskan: Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Ketentuan serupa, telah pula diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa: Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa: Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *