Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.515

Belum Diangkat Jadi Pekerja Tetap, Karyawan Kontrak BRI Ajukan Judicial Review

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. (foto: kabarsatu.co)

Jakarta | Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kembali dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Desy Puspita Sari, karyawan kontrak di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bukit Tinggi ke Mahkamah Konstitusi. Desy menilai, frasa tersebut seharusnya bermakna, seketika dan sekaligus atau secara otomatis statusnya sebagai pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) selama hampir 7 tahun, berubah menjadi pekerja tetap.

Dalam Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, dinyatakan: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Frasa “demi hukum” tersebut, dianggap Desy telah membuka ruang interpretasi, sehingga berpotensi memicu kekacauan dan kesimpang-siuran bahkan terkesan mengadu domba serta memprovokasi buruh dengan pengusaha.

Menurutnya, buruh dipaksa untuk menggugat pengusaha, apabila perjanjian kerja kontrak yang dibuat bersama buruh dan pengusaha melanggar Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan. Sehingga praktek kerja kontrak, dianggap Desy telah menciptakan ketidakharmonisan antara buruh dengan pengusaha.

Ia menuturkan, dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, seharusnya dirinya secara otomatis ditetapkan menjadi pekerja tetap karena telah dipekerjakan selama 7 tahun tanpa terputus-putus, dan bekerja sebagai teller bank merupakan pekerjaan pokok yang tidak dapat dipekerjakan sebagai pekerja kontrak. “Kami meminta frasa demi hukum dalam UU 13 Tahun 2003, agar dimaknai terjadi secara langsung, seketika dan sekaligus secara otomatis ketika salah satu ayat dalam Pasal 59 telah dilanggar dan tidak dipenuhi oleh perusahaan”, tegasnya. [Baca: Customer Service & Teller Bank Tak Boleh Diperjanjikan Kontrak]

Sebelumnya, Mahkamah pada tanggal 4 Nopember 2015 telah memutus pengujian frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan Sebelumnya, Mahkamah pada tanggal 4 Nopember 2015 telah memutus pengujian frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan [Baca: Meski Dikabulkan, Putusan MK dan Permohonan Buruh Tidak Sama]. Dalam putusannya Nomor 7/PUU-XII/2014, MK menyatakan frasa “demi hukum” dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. (-02). Dalam putusannya Nomor 7/PUU-XII/2014, MK menyatakan frasa “demi hukum” dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. (-02)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Lukman Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Lukman
Guest
Lukman

MK harusnya merevisi UU tsb sehingga secara tegas & lugas mengikat perusahaan untuk melaksanakan UU