Type to search

Sekitar Kita

Buruh-Online Launching Film Buruh “Lawan!!!”

Share

(ki-ka) Surya Tjandra, Mangiring Sagala, dan Nurzaman. (foto: buruhonline)

Jakarta | Bertempat di Hotel Sahati, Jakarta, Kamis (21/12) siang, buruhonline melaunching film pendek buruh “Lawan!!!”, sekaligus buku berjudul “Menggugat Belenggu Buruh Kontrak”. Film yang diangkat dari kisah nyata perjuangan buruh melawan hegemoni kekuasaan ini, diproduksi oleh eMHa Pictures dan disutradarai oleh Muhammad Hafidz. Dalam kegiatan yang disambung dengan diskusi reflektif, menghadirkan Surya Tjandra dari Trade Union Rights Centre (TURC), Nurzaman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta, dan Mangiring Sagala dari Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Film dokumenter berdurasi 20 menit tersebut, bercerita tentang dinamika serikat pekerja yang mengorganisir anggotanya untuk menolak dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang umum disebut sistem kerja kontrak itu. Para pengurus serikat pekerja terbentur pada aturan hukum yang dibuat oleh penguasa dan belum tuntas mengatur akibat hukum penyimpangan sistem kerja kontrak.

Sebagai pimpinan serikat pekerja, Joko berusaha untuk memperjuangkan hak kepastian bekerja dirinya dan anggotanya melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan. Namun ternyata tidaklah mudah, ia justru harus berhadapan dengan sikap pengusaha yang memutuskan hubungan kerja seluruh anggotanya secara sepihak. Bahkan, keluarganya menjadi lawan yang tangguh setelah penguasa dan pengusaha, belum lagi sikap apatis anggota-anggotanya.

Perjuangan para buruh melawan ketidak-berpihakkan penguasa dalam menegakkan penerapan sistem kerja kontrak, yang dibayang-bayangi sikap sewenang-wenang para pengusaha, ditambah desakan keluarga yang lebih menyuruh untuk bersikap ‘nrimo ing pandum‘, sehingga muncul sikap egois yang hanya menginginkan hasil yang maksimal dan terbaik bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan proses untuk mendapatkannya, mewarnai harmoni dialektika pengurus serikat pekerja.

Kegigihan Joko memperjuangkan nasib anggotanya yang diputuskan hubungan kerja secara sepihak atas alasan kontraknya telah berakhir, ternyata belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berpihak kepadanya, gugatan mereka ditolak dengan alasan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan hanya merupakan hasil pemeriksaan yang tidak mengikat. Tak putus asa, Joko mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan akhirnya MA mengabulkan permohonan kasasi yang ia ajukan dengan menghukum perusahaan membayar uang pesangon sebesar Rp.1 miliar.

Tak hanya itu, Joko dan kawan-kawannya juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas otomatisasi pengalihan hubungan kerja kontrak menjadi tetap, apabila penerapan sistem kerja kontrak menyimpang dari Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Melalui Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, MK menilai, agar Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan, maka pekerja dapat meminta pengesahan Nota tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. (-02)

Hits: 7

1 Comment

  1. Barkah 22 Desember 2017

    Mantab, Kang Hafidz.

    Semoga selalu dilancarkan dalam upaya mengedukasi kawan2 Pengurus SP/SB
    Aamiin Ya Rabbal’alamin

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *