Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
334

Buruh Pertanyakan Pelaksanaan PB, Pengusaha Umumkan Habis Kontrak

Ilustrasi. (gambar: intisari-online.com)

Jakarta | Harapan Mohamad Subehi, dkk (5 orang) untuk tetap dapat bekerja sebagai pekerja tetap di PT. Blue Sea Industry, pupus sudah. Setelah dijanjikan akan diangkat sebagai pekerja tetap sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 8 Nopember 2014, akhirnya Subehi dan kawan-kawan justru dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan alasan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Pengakhiran hubungan kerja tersebut berawal, lantaran Subehi melalui pengurus serikat pekerjanya menanyakan pelaksanaan PB yang sudah disepakati sebanyak 2 kali, pada tanggal 3 dan 5 Januari 2015. Namun keesokan harinya, perusahaan justru menyatakan hubungan kerja dengan Subehi, dkk yang masing-masing bermasa kerja 2-3 tahun, berakhir. Padahal, PB yang dibuat pada bulan Nopember 2014, adalah hasil dari mogok kerja.

Setelah tidak mencapai mufakat dalam perundingan pada tingkatan mediasi, Subehi, dkk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang. Mereka menuntut agar perusahaan memberikan uang kompensasi pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan.

Menanggapi gugatan Subehi, perusahaan berdalih gugatan tersebut ne bis in idem. Karena gugatan tersebut, mempunyai kesamaan subjek dan objek dalam Perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg tanggal 26 Mei 2015, yang telah diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Terlepas dari bantahan perusahaan, PHI Semarang dalam perkara Subehi, dkk, telah menjatuhkan putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 28 Juli 2016, yang menghukum PT. Blue Sea Industry membayar uang pesangon yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.77,5 juta, upah selama tidak dipekerjakan dan tunjangan hari raya sebesar satu bulan upah.

Terhadap Putusan PHI, perusahaan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Alasannya, karena gugatan Subehi dan kawan-kawan dianggap telah daluarsa sesuai Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang memberikan batasan waktu pengajuan gugatan hanya dalam tenggang 1 (satu) tahun setelah pemberitahuan pemutusan hubungan kerja disampaikan kepada pekerja. Menurut perusahaan, Subehi dinyatakan putus hubungan kerjanya tanggal 6 Januari 2015, dan gugatan yang diajukannya pada tanggal 28 Maret 2016.

Ketua Majelis Hakim MA, Yakup Ginting menolak alasan keberatan perusahaan. Menurutnya, gugatan Subehi belum kadaluarsa. Sebab, yang menjadi alasan PHK bukanlah karena kesalahan berat melakukan tindak pidana dan mengundurkan diri. Namun demikian, Ginting menegaskan, amar putusan PHI harus diperbaiki sepanjang upah proses. “Oleh karenanya putusan Judex Facti sudah tepat, namun diadakan perbaikan mengenai upah proses diberikan 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”, ujar Ginting, membacakan putusan No. 1034 K/Pdt.Sus/PHI/2016. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of