Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
489

MK Pertegas Larangan PHK Karena Pekerja Menikah

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Jakarta | Aturan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Kamis (14/12/2017) siang tadi.

Ketentuan tersebut menyatakan: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

MK beranggapan, frasa pengecualian larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh yang telah menikah dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, sepanjang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bertentangan dengan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil seperti yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengaturan pengecualian seolah-olah memberikan hak kepada pengusaha untuk tetap dapat melakukan PHK kepada pekerja/buruh yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, sepanjang diatur lain oleh perusahaan.

“Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 yang secara a contratio berarti bahwa dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945”, ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan hukum dalam putusan No. 13/PUU-XV/2017.

Selain itu, adanya kekhawatiran terjadinya hal-hal negatif di lingkungan perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest), menurut Aswanto, seharusnya hal tersebut dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan.

Atas pertimbangan tersebut, MK mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Jhoni Boetja, dkk (8 orang) selaku pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Jhoni keberatan dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja, karena adanya pemberian hak melalui perjanjian kerja bersama bagi pengusaha untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di PT. PLN. (-02)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of