Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
539

Perusahaan Lakukan Pemecatan Setelah Ubah Status Tetap Menjadi Kontrak

Ilustrasi. (foto: www.kejari-sekayu.go.id)

Jakarta | Hakim pada Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati membenarkan tindakan pemecatan yang dilakukan oleh PT. Mirabo Ayu terhadap Eka Yus’a, dkk (13 orang), akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan atas penolakan perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Meskipun pemutusan hubungan kerja tersebut disertai dengan pemberian uang pesangon sebesar satu kali ketentuan undang-undang, namun Eka beserta teman-temannya bersikukuh belum pernah melakukan kesalahan dan wajar apabila menolak untuk diperjanjikan kontrak setelah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun.

“Terbukti Para Penggugat telah menerima Surat Peringatan III meskipun ditolaknya, akibat unjuk rasa atas tindakan Tergugat yang merubah teman-teman pekerja lain dari PKWTT menjadi PKWT”, ujar Sudrajad yang didampingi Hakim Horadin Saragih dan Fauzan saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1105 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Rabu (11/10/2017) kemarin.

Putusan MA tersebut, setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah lebih dahulu memutus sengketa pemutusan hubungan kerja Eka, dkk dengan PT. Mirabo. Dalam Putusan No. 236/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2017 lalu, PHI menetapkan besaran uang pesangon sebesar satu kali undang-undang, upah proses dan tunjangan hari raya keagamaan yang belum dibayarkan kepada Eka dan kawan-kawan seluruhnya sebesar Rp.1 miliar.

Meskipun besaran uang pesangon yang telah di putus oleh PHI tidak sesuai dengan tuntutan yang mereka ajukan sebesar Rp.1.5 miliar, namun Eka dan kawan-kawan tidak mengajukan upaya keberatan ke Mahkamah Agung. Sebaliknya, dengan dalih adanya tindakan Eka dkk yang melakukan unjuk rasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PT. Mirabo meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan PHI, dan mengubah putusan uang pesangon menjadi uang penggantian hak yang hanya sebesar Rp.105 juta.

Akan tetapi, alasan keberatan perusahaan yang berlokasi di Graha Irama, Jl. Rasuna Said, jakarta Selatan itu, ditolak oleh MA. PHI dianggap telah benar mempertimbangkan dalam memberikan pertimbangan hukum. “Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Mirabo Ayu tersebut”, ucap Sudrajad. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of