Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
882

PHK Karena Menolak Mutasi, MA: Gugatan Tidak Kadaluarsa

Ilustrasi.

Jakarta | Setelah gugatannya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Kasasi, akhirnya Salmon Pahala Simanjuntak dimenangkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Menurut Hakim Agung Yakup Ginting, Ketua Majelis Hakim PK yang menyidangkan kasus antara Simanjuntak dengan PT. Columbindo Perdana, gugatan pemutusan hubungan kerja yang dialami pekerja yang ditempatkan pada bagian kolektor tersebut, bukanlah atas alasan menjalani hukuman pidana atau mengundurkan diri.

“Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pekerja tidak mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud alasan-alasan PHK yang daluarsa satu tahun yaitu alasan sebagaimana ditentukan Pasal 162, 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan berkaitan dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja tentang penolakan mutasi sehingga gugatan Penggugat tidak kadaluarsa”, tegas Ginting, Selasa (18/4/2017).

Selain itu menurutnya, telah diperoleh fakta hukum, yaitu berupa tindakan Simanjuntak yang menolak dimutasi, lalu diberikan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga. “Sesuai Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berhak atas satu kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta hak-hak lainnya yang bersifat normatif”, terang Ginting saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 itu.

Ginting menilai, Putusan Kasasi yang menolak gugatan Simanjuntak karena dianggap telah daluarsa, haruslah dibatalkan. Putusan Kasasi yang diputus tanggal 21 Januari 2015 itu, menurutnya, telah keliru dan bertentangan dengan hukum. “Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini”, ujar Ginting.

Atas Putusan PK tersebut, maka terhadap pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak Juni 2012 lalu itu, Simanjuntak yang telah bekerja selama hampir 11 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp.1,5 juta, berhak atas uang pesangon sebesar Rp.29,9 juta. Sebelumnya, pada tanggal 26 Juni 2014, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak, melalui Putusan No. 14/G/2014/PHI.Ptk, telah pula memutus dengan amar putusan yang sama dengan Putusan PK. PHI menetapkan besaran kompensasi uang pesangon, upah lembur dan penetapan besaran uang jaminan hari tua yang harus diterima Simanjutak.  (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of