Type to search

Sekitar Kita

Tanpa Perlindungan Hukum, UU Tenaga Kerja Anak Tirikan Pekerja Rumahan

Share

Poster “Kerja Layak bagi Perempuan Pekerja Informal”. (Dok. TURC)

Jakarta | Pernah melihat atau mendengar atau mengalami sendiri, bagaimana ibu-ibu atau anak-anak perempuan melakukan pekerjaan di tempat tinggalnya? Bukan. Bukan bekerja mengurusi rumah, tetapi bekerja untuk orang lain, seperti menyeset bahan kulit sepatu dengan pisau seset, mengelem, mengamplas, hingga menjahit komponen-komponen sepatu yang nyaris tidak diketahui tentang siapa pemiliknya, bermerk apa, dijual kemana, dan kenapa memilih dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga, bukan dipabrik-pabrik besar.

Sebagai pusat kajian dan advokasi perburuhan, Trade Union Rights Centre (TURC) akan menggelar kegiatan bertema “Kerja Layak bagi Perempuan Pekerja Informal”, pada Jumat (22/12/2017) besok di  Jakarta Creative Hub, Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta. TURC menilai praktek pekerjaan yang umumnya dilakukan dipabrik-pabrik ke rumah-rumah, merupakan dampak dari informalisasi pekerjaan. Sebagai penghasil produk atau jasa, ibu dan anak-anak perempuan yang bekerja pada sektor informal dirumah mereka masing-masing, dapat dipastikan kehilangan hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti upah layak dan jaminan sosial.

Disatu sisi, pekerja rumahan yang lebih banyak terdiri dari perempuan, mendapatkan penghasilan tambahan dari setiap produk atau jasa yang dihasilkannya, tanpa harus terikat dengan hari dan jam kerja serta tanpa membutuhkan syarat jenjang pendidikan khusus. Suatu tawaran yang menggiurkan bagi angkatan kerja yang kalah bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan sektor formal. Tetapi disisi lain, menggeser lapangan kerja formal ke sektor informal sebagai pekerja rumahan, merupakan siasat perusahaan untuk mereduksi pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan memotong biaya produksi.

Menurut Andriko Otang, Direktur Eksekutif TURC, memang bukanlah fenomena yang salah jika rantai suplai global memaksa kegiatan produksi di pabrik ke rumah-rumah. Tetapi, keterasingan  dari pasar kerja, resiko kerentanan kondisi kerja yang tinggi, hingga ketakutan bernegosiasi menjadi aspek yang membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan dari penyelenggara negara. “Kami melihat fenomena ini telah memasuki darurat perlindungan hukum bagi pekerja rumahan”, tuturnya. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *