Type to search

Sekitar Kita

Untuk Ke-22 kalinya, Mahkamah Konstitusi Akan Menguji UU Ketenagakerjaan

Share

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)

Jakarta | Sehari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 kemarin, yang menguji konstitusionalitas Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Desy Puspita Sari kembali mempersoalkan norma dan/atau ayat dalam UU Ketenagakerjaan itu. Dalam permohonan yang diterima Kepaniteraan MK pada tanggal 15 Desember 2017, dengan No. 1739/PAN.MK/XII/2017, Desy mempersoalkan keberlakuan Pasal 6, Pasal 59 ayat (7), dan Pasal 86 ayat (1).

Pasal 6 menyatakan: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Pasal 59 ayat (7) menyatakan: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

Pasal 86 ayat (1) menyatakan: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Berarti sudah lebih dari 21 kali sejak diundangkan pada 25 Maret 2003 lalu, UU 13/2003 tentang Ketengakerjaan diajukan pengujiannya ke MK. Beberapa pasal, diantaranya Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 66 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 95 yat (4), Pasal 96, Pasal 120 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 153 ayat (1) huruf f, Pasal 155 ayat (2), Pasal 158 ayat (1), Pasal 164 ayat (3), serta Pasal 169 ayat (1) huruf c, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusional bersyarat oleh Putusan MK.

Akibat hukum dari Putusan MK tersebut, maka norma pasal dan/atau ayat dalam ketentuan UU 13/2003, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusional bersyarat, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagai penggantinya, Putusan MK-lah yang hanya dapat dijadikan alas hukum bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus setiap perselisihan hubungan industrial. (-02)

1 Comment

  1. JONI 19 Desember 2017

    Putusan MK terkadang diabaikan oleh Mahkamah Agung ; punya ketentuan dan kebijaksanaan sendiri, contohnya upah belum dibayar oleh perusahaan biasanya diputus hanya selama 6 bulan sejak dinyatakan putus hubungan kerja/schorsing.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *