Type to search

Sekitar Kita

Akhirnya, LKS Tripartit Nasional Usung Revisi UU Ketenagakerjaan

Share

Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional M. Hanif Dhakiri, (foto: merdeka.com)

Jakarta | Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional M. Hanif Dhakiri, Jum’at (26/1) kemarin, mengumumkan sembilan agenda prioritas LKS di tahun 2018. Hanif yang sekaligus Menteri Ketenagakerjaan, mengapresiasi kegiatan yang telah diselenggarakan LKS Tripnas di tahun 2017, yaitu diantaranya menggelar 26 kali rapat badan pekerja, 3 kali sidang pleno, dan menghasilkan 26 pokok-pokok pikiran.

Sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, keanggotaan LKS Tripnas terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. “Agenda  kerja LKS Tripnas akan dilanjutkan dan terus diperkuat pada  tahun 2018”, terang Hanif di Gedung Kemnaker saat membuka sidang pleno pertama LKS Tripnas.

Hanif mengatakan, penetapan agenda kerja tahun 2018 harus dilakukan sebagai acuan kinerja selama satu tahun ke depan, dan meneruskan beberapa agenda di tahun 2017 yang belum rampung. Diantara agenda prioritas 2018, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menempati urutan pertama.

Pemerintah telah berkali-kali menyampaikan niatnya untuk merevisi UU yang mengatur persoalan perburuhan di Indonesia itu. Terlebih pasal-pasal pengaturan uang pesangon dalam UU 13/2003, yaitu: besaran uang pesangon paling banyak hanya 7 bulan dari 9 bulan upah, serta uang penghargaan masa kerja paling banyak 6 bulan dari 10 bulan upah. Sedangkan pasal-pasal pesangon yang akan dihapus adalah: pemberian uang pesangon sebesar 2 kali undang-undang, apabila perusahaan melakukan efisiensi dan pekerja tak lagi mendapatkan uang pesangon, jika sudah terdaftar sebagai peserta pensiun.

Selain revisi UU Ketenagakerjaan, LKS Tripnas juga menetapkan agenda lainnya, yaitu mengantisipasi dampak digitalisasi terhadap sektor ketenagakerjaan, perlindungan kerja bagi pekerja/buruh di sektor maritim, penyusunan pedoman tata tertib mekanisme pengaduan kasus ketenagakerjaan ke forum internasional, pembahasan isu-isu actual, pembahasan tindak lanjut MoU Pengawasan antara Menaker dan Kapolri, serta konsolidasi LKS Tripartit Nasional dengan LKS Tripartit Provinsi. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *