Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
719

BPJS Ketenagakerjaan Bakal Revisi Regulasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI

Ilustrasi. (foto: kompasiana.com)
Ilustrasi. (foto: kompasiana.com)

Jakarta | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menargetkan pembenahan kualitas layanan dan perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri di tahun 2018, salah satunya adalah dengan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan TKI.

Pelayanan perlindungan TKI selama masa evaluasi tujuh bulan terakhir, dinilai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, memberatkan. Karena program baru tersebut dikomparasi dengan produk konsorsium asuransi yang diambil alih oleh BPJS-TK. Para TKI melihat hanya dua jenis risiko yang dijamin dalam program jaminan sosial TKI, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

“Tahun ini kami ingin segera melakukan penyempurnaan Permenaker No. 7/2017 tersebut. Para pekerja migran banyak mengeluhkan layanan kami dan meminta agar tidak ada kenaikan harga, serta sekaligus menaikkan kualitas layanan lebih baik dari konsorsium sebelumnya,” kata Krishna dalam jumpa pers di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ia berharap, pada tahun 2018 TKI bisa merasa lebih nyaman, baik dari masa persiapan, masa kerja, dan kepulangan.

BPJS Ketenagakerjaan bersama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), juga tengah berdialog mengenai evaluasi pelaksanaan manfaat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi TKI yang sudah dilaksanakan sejak Agustus 2017. Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan serangkaian masukan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. ”Kami berharap, seiring dengan upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pekerja dapat membangun kepercayaan yang lebih baik kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada mereka”, ujarnya. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of