Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
436

Dikontrak Hingga Tujuh Kali, MA Kuatkan Putusan Pengadilan

PT. Smoe Indonesia. (foto: tribunnews.com)
PT. Smoe Indonesia. (foto: tribunnews.com)

Jakarta | Gugatan Hendri Voyel terhadap PT. Smoe Indonesia, dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Dalam amar putusannya, PHI menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang dibuat antara Hendri dengan PT. Smoe tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disertai pembayaran uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Hendri dalam gugatannya mendalilkan, bahwa dirinya diperjanjikan kontrak sejak pertama kali bekerja pada 7 Desember 2009. Lalu ia kembali diminta untuk menanda-tangani perjanjian kontrak tanpa ada jeda waktu hingga enam kali, yaitu pada bulan Desember 2010, Juni 2011, Juli 2011, Desember 2011, Agustus 2012, dan Juli 2013. Kemudian Hendri diberitahukan oleh perusahaan, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2014, ia tidak lagi dipekerjakan dengan alasan perjanjian kontraknya telah berakhir.

Merasa ada yang keliru dalam penerapan perjanjian kontrak yang dialaminya, Hendri meminta pendapat Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Menanggapi permohonan Hendri, Disnaker menerbitkan anjuran yang menyatakan tindakan perusahaan melakukan pengakhiran perjanjian kontrak, haruslah disertai dengan pembayaran uang kompensasi pesangon. Namun, anjuran Disnaker tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan, sehingga Hendri memutuskan untuk mengajukan gugatan.

Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil Indonesia Estate, Kota Batam itu, menilai Putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg tanggal 1 Juli 2015, telah tidak mempertimbangkan adanya surat pengunduran diri yang telah dibuat Hendri pada tanggal 23 Juni 2013. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan bersifat temporer dan dengan jangka waktu pekerjaan tidak lama karena orderan dari pihak ketiga, dan Hendri pernah di kontrak hanya 12 hari kerja.

Menanggapi keberatan dari pihak perusahaan, Mahkamah Agung (MA) berpendapat, Putusan PHI telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena terbukti perjanjian kerja kontrak telah diperpanjang lebih dari satu kali, dan demi hukum menjadi perjanjian kerja tetap, sehingga sudah tepat bagi PHI Tanjung Pinang dalam menetapkan besaran uang kompensasi 2 (dua) kali pesangon, terang Hakim Panji Widagdo dalam pertimbangan hukum Putusan MA No. 977 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Akan tetapi, untuk menyelesaikan perkara tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu dua tahun lebih, terhitung sejak adanya Putusan PHI Tanjung Pinang pada 1 Juli 2015, hingga Putusan Kasasi MA tanggal 27 September 2017. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of