Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
497

Kasus PHK Tempati Urutan Tertinggi di Mahkamah Agung

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang saling bertentangan, dianggap oleh Praktisi Hukum Perburuhan Muhammad Hafidz, sebagai salah satu faktor yang makin memperlemah posisi pekerja, sehingga memberikan ruang kepada Hakim untuk mengijinkan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.

Padahal, lanjut Hafidz, dari sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha hanya boleh melakukan pemutusan hubungan kerja setelah mendapatkan putusan dari pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya, pengusaha terlebih dahulu memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya secara sepihak, dan kemudian menunggu pekerjanya mengajukan gugatan. Tindakan pengusaha tersebut, seharusnya dibatalkan oleh pengadilan dengan penyertaan perintah untuk mempekerjakan kembali.

Akan tetapi, baik pengadilan maupun Mahkamah Agung (MA), lebih mempertimbangkan aspek disharmonis antara pekerja dengan pengusaha, sehingga dianggap cukup alasan untuk mengesahkan PHK sepihak pengusaha. Para Hakim mendasarkan putusannya tersebut pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:

Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Dari 247 kasus di tahun 2017, terdapat 168 kasus PHK dengan melibatkan 826 orang yang diijinkan oleh MA. Sedangkan 9 kasus PHK ditolak oleh MA, dan sebanyak 305 orang diperintahkan untuk dipekerjakan kembali. Selain kasus PHK sepihak, MA juga memutus 70 kasus perselisihan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). 34 kasus yang melibatkan 147 orang diantaranya ditetapkan sebagai pekerja tetap dengan disertai pemberian uang pesangon. Sedangkan 25 kasus kontrak dinilai oleh MA tidak melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan kontraknya dianggap sah. (-02)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
boni Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
boni
Guest
boni

PHK sepihak dimenangkan oleh pihak bos/duit.