Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
346

Lamaran Kerja Baru, PHI Anggap Perusahaan Terbukti Lakukan PHK

Ilustrasi.

Jakarta | Hotel Merpati mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA), atas pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mengkualifikasikan lamaran kerja baru yang dipersyaratkan oleh perusahaan, justru sebagai bukti tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Reki Febriyanto.

PHI dalam Putusannya No. 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk tanggal 26 April 2017, telah menilai tindakan Hotel Merpati memutuskan hubungan kerja Reki yang telah bekerja selama 4 tahun 8 bulan dengan upah sebesar Rp.1,8 juta perbulan itu, telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Menurut PHI, perjanjian kerja waktu tertentu (perjanjian kontrak) yang dibuat antara Hotel Merpati dengan Reki, menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Hotel Merpati mempekerjakan Reki dengan perjanjian kontrak berkali-kali. Lalu Reki diistirahatkan sejak tanggal 1 Oktober 2016, dan dengan alasan demi tertib administrasi, Reki diminta untuk membuat lamaran kerja baru. Selain itu, menurut Hotel Merpati, pihaknya sudah tidak ada lagi kewajiban apapun kepada Reki. Karena Reki telah pula menanda-tangani surat pernyataan kebersediaannya untuk tidak dipekerjakan kembali apabila tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan.

Terhadap alasan keberatan dan berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak, MA menganggap PHI telah benar dalam menerapkan hukum. Hakim Agung Ibrahim selaku Ketua Majelis Hakim MA menilai, Hotel Merpati telah keliru dalam menerapkan perjanjian kerja kontrak yang diperpanjang sebanyak lebih dari satu kali. Tindakan itu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sehingga Putusan PHI yang menghukum Hotel Merpati untuk membayar uang pesangon telah tepat.

“Bahwa Judex Facti telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa kesalahan Penggugat”, ujar Ibrahim, Kamis (19/10/2017) lalu. MA dalam Putusan No. 1183 K/Pdt.Sus-PHI/2017, memperkuat Putusan PHI yang sebelumnya telah menghukum Hotel Merpati untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Reki beserta upah selama tidak dipekerjakan selama 6 bulan, sebesar Rp.38,6 juta. (Abd)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of