Type to search

Berita

Laporan Pidana Tak Pernah Terbukti, Pekerja Berhak Uang Pesangon

Share

Ilustrasi.

Jakarta | Hampir 30 tahun mengabdi di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk., Sunardi di-non aktifkan dari Kepala Tata Usaha pertanggal 12 Agustus 2014. Ia dituduh telah terlibat melakukan tindak pidana penggelapan dana Kebun Kayangan, sehingga perusahaan melaporkannya ke Polisi pada 3 Oktober 2014. Namun selama di non-aktifkan, Sunardi yang setiap bulannya digaji Rp.14,4 juta, tidak lagi mendapatkan upah.

Atas perlakuan tersebut, Sunardi pada Mei 2016, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam tuntutannya, ia meminta PHI untuk menyatakan hubungan kerjanya dengan PT. Salim, berakhir. Sunardi mendalilkan, dengan tidak lagi dibayarnya upah kepada dirinya yang masih berstatus sebagai pekerja, maka ia diberikan hak untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, PHI Pekanbaru dalam putusannya No. 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon kepada Sunardi sebesar 2 kali ketentuan perundang-undangan beserta upah selama di non-aktifkan yang seluruhnya berjumlah Rp.735 juta lebih.

Tak terima dengan Putusan PHI, perusahaan kelapa sawit tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun seluruh dalil bantahan yang diajukan PT. Salim, tidak berusaha untuk membuktikan alasan awalnya dalam menon-aktifkan Sunardi. Dengan demikian, MA berpendapat, PHI Pekanbaru tidak keliru dalam menerapkan hukum dan perusahaan tetap dihukum untuk membayar uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Sunardi.

Dalam petikan pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017, MA menilai, bahwa laporan dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014, dan hingga diajukannya gugatan oleh Penggugat pada bulan Mei 2016, belum ada kepastian hukum. Apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dilaporkan Tergugat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat, yang pada gilirannya menimbulkan disharmoni antara Penggugat dengan Tergugat. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *