Type to search

Sekitar Kita

Mencari Wakil Tuhan Baru, 14 Calon Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial di Seleksi KY

Share

Suasana wawancara terbuka seleksi Hakim Ad-Hoc HI MA oleh Komisi Yudisial, Selasa (16/1) kemarin.

Jakarta | Berlangsung selama 3 hari di Jakarta, terhitung sejak Selasa (16/1) hingga Kamis (18/1), Komisi Yudisial (KY) menjadwalkan wawancara 14 calon Hakim ad-hoc hubungan industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA). Delapan diantaranya diharapkan akan dapat mengisi kekosongan jabatan Hakim Ad-Hoc MA, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara kasasi serta peninjauan kembali kasus hubungan industrial.

Diantara ke-14 calon, nama Endang Susilowati, Reytman Aruan, Hotlan Pardosi dan Juanda Pangaribuan, bukanlah orang baru di dunia ketenagakerjaan. Praktisi hukum Endang Susilowati yang berprofesi sebagai advokat, kerap menjadi kuasa hukum dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menurut Endang, konflik antara buruh dengan pengusaha ditenggarai karena salah satu pihak tidak memahami aturan hukum, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan, sehingga ketidaktahuan buruh terhadap suatu peraturan bisa saja dimanfaatkan oleh oknum. Demikian ungkap Endang saat ditanya oleh salah satu pewawancara tamu Prof. Azyumardi Azra, Selasa (16/1) kemarin.

Begitupun dengan Reytman Aruan, mantan Kasubdit Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial pada Kementerian Ketenagakerjaan, yang juga dicalonkan oleh Apindo. Salah satu pewawancara Farid Wadji mempertanyakan kemana prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Reytman mengatakan, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004, maka prinsip yang ada adalah, dimana tempat dia bekerja maka disanalah dia menyelesaikan perkaranya. “Meski pekerja ini bekerja di perusahaan asing namun di Indonesia, maka diselesaikan di Indonesia”, tegas Reytman.

Calon Hakim Ad-Hoc MA selanjutnya, Hotlan Pardosi serta Juanda Pangaribuan, yang keduanya berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan mantan Hakim Ad-Hoc PHI di Serang serta Jakarta Pusat, mengikuti wawancara terbuka, Rabu (17/1) ini. Hotlan dalam paparannya, menuding tidak maksimalnya pengawasan ketenagakerjaan di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, sebagai penyebab dari konflik yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja.

Hampir serupa dengan Hotlan, Juanda juga memberikan penilaian yang sama. Ia menilai, munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh, karena ada anggapan jika menyampaikan aspirasi secara formal tidak akan didengarkan. “Oleh karena itu serikat buruh seharusnya memperjuangkan kesejahteraan buruh pada saat sekarang dengan cara bernegosiasi, tidak boleh aksi demonstrasi terus menerus karena akan mengganggu ekonomi dan masyarakat”, tuturnya dihadapan seluruh anggota KY yang turut menjadi pewawancara. (Haf)

Hits: 0

2 Comments

  1. Barkah 17 Januari 2018

    Semoga segera selesai seleksi dan pengangkatannya agar mencukupi hakim ad-hoc unsur pekerja untuk memeriksa Peninjauan Kembali (PK).

    Salam,
    Barkah

    Balas
  2. Anwar 20 Januari 2018

    Perjuangan buruh secara formal rawan terkalahkan, karena secara formal pengusaha kuatlah yang menang. Pengusaha tahu jalur penyelesaian formal melalui jalan belakang/aturan tidak tertulis.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *