Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
345

Pemohon Minta MK Perjelas Aturan Pencatatan Perjanjian Kontrak

Abdul Hakim, salah satu Pemohon pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Abdul Hakim, salah satu Pemohon pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Jakarta | Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perjanjian kerja waktu tertentu (perjanjian kontrak) yang telah ditanda-tangani pemberi kerja dan pekerja dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja). Tidak adanya kewajiban untuk mencatatkan setiap perjanjian kontrak ke Dinas Tenaga Kerja, membuat perusahaan tempat bekerja Abdul Hakim, Romi Andriyan Hutagaol, Budi Oktariyan, Mardani, Tarsan, dan Supriyanto, tidak mencatatkan perjanjian kontraknya ke Dinas Tenaga Kerja.

Dengan ketiadaan kewajiban bagi pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kontrak ke Dinas Tenaga kerja, kelima pekerja yang menjadi Pemohon dalam Perkara No. 6/PUU-XVI/2018 tentang pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 itu, telah memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar norma hukum dalam perjanjian kontrak yang ditanda-tanganinya.

Pemohon menyatakan, dalam prakteknya, pencatatan perjanjian kontrak selama ini dilakukan oleh bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja. Perjanjian kontrak yang telah ditanda-tangani oleh pengusaha dan pekerja diberikan cap basah dan diparaf. Tindakan tersebut, dianggap oleh Pemohon, telah melahirkan keragu-raguan sepanjang mengenai, apakah dengan pemberian stempel basah dan di paraf, isi yang termuat dalam perjanjian kontrak telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

Pemohon juga mendalilkan dirinya sebagai pihak yang tidak memahami ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, sangat mudah untuk mempercayai seluruh isi perjanjian kontrak yang telah dibuat oleh pengusaha. Padahal, mereka tidak mengetahui, apakah isi dari perjanjian kontrak yang telah mereka tanda-tangani bersama pengusaha telah sesuai dengan syarat-syarat penerapan perjanjian kontrak, atau bahkan justru melanggar yang berakibat pada berubahnya perjanjian kontrak menjadi pekerja tetap.

Selain itu, menurut Pemohon, jika pegawai pengawas ketenagakerjaan diberikan kewenangan untuk memeriksa isi perjanjian kontrak yang dimohokan untuk di catat oleh Dinas Tenaga Kerja, maka tindakan tersebut akan menciptakan kepastian hukum. Sebab, pegawai pengawas dapat memeriksa, apakah perjanjian kontrak yang dibuat, merupakan pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, atau dapat diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu paling lama tiga tahun, atau bersifat musiman, atau yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau dalam percobaan.

“Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan”, ujar Eep Ependi, selaku Kuasa Hukum Pemohon, Kamis (25/1) siang tadi di hadapan Majelis Hakim Panel yang diketuai oleh Aswanto, dengan didampingi Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk memperkuat kedudukan hukumnya. Ia menilai, kerugian konstitusional yang dipaparkan Pemohon agar diuraikan dan dielaborasi kembali. Sedangkan, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon mempertimbangkan keberadaan asas kebebasan berkontrak, sehingga adanya campur tangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam memeriksa seluruh isi perjanjian kontrak, tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat itu tanggal 7 Februari, pukul 10 Wib”, ujar Hakim Konstitusi Aswanto menutup persidangan. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of