Type to search

Sekitar Kita

Pencatatan Perjanjian Kontrak Tidak Bersifat Wajib, Enam Pekerja Pabrik Uji UU Ketenagakerjaan

Share

Para Pekerja Pabrik Daftarkan Uji UU Ketenagakerjaan ke MK, Senin (15/1).

Jakarta | Keberatan dengan tidak adanya kewajiban pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dipersoalkan oleh sejumlah buruh. Senin (15/1), sebanyak 30 orang buruh dari Jakarta dan Bekasi, mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Mereka mendaftarkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Menurut Solihin, salah satu buruh dari Bekasi mengatakan, selama ini hampir sebagian besar buruh tidak diberi kesempatan untuk merumuskan perjanjian kerja saat pertama kali bekerja. Mereka selalu disodorkan perjanjian kerja yang sudah dibuat oleh pengusaha, tanpa memberi kesempatan bagi pekerja untuk turut membuat perjanjian. Kondisi demikian, lanjut Solihin, memaksa buruh untuk menerima seluruh isi perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha, bahkan banyak yang tidak diberikan salinan perjanjian kontrak.

“Memang dalam asas hukum, dikenal kebebasan berkontrak. Tapi dalam prakteknya, pihak buruh dipaksa untuk menerima perjanjian kontrak yang sudah disiapkan pengusaha”, ujar Solihin. Ia menilai, ketiadaan kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kontrak dan tidak adanya pemeriksaan oleh pengawai pengawas ketenagakerjaan pada saat perjanjian kontrak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum.

Dalam permohonan yang diregister  MK Nomor 1747/PAN.MK/I/2018, Para Pemohon yang terdiri dari Abdul Hakim, dkk, mendalilkan, dengan tidak diwajibkannya bagi Pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kontraknya ke Disnaker, dan pencatatan perjanjian kontrak tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, khususnya apakah perjanjian kontrak tersebut telah terpenuhi atau belum syarat yang telah diatur dalam UU 13/2003, maka Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 mengandung ketidak-pastian hukum.

Ia meminta MK, agar Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. (Hak)

0 Comment

  1. JOJON 16 Januari 2018

    SUDAH SAATNYA PENGAWAS MENEGAKKAN ATURAN KETENAGAKERJAAN DENGAN BENAR BAGAIKAN KPK …. MAJU TERUS PANTANG MUNDUR.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *