Type to search

Berita

Tak Bisa Buktikan Kesalahan Berat, Hakim Hukum Suzuki Bayar Pesangon

Share

Ilustrasi. (foto: www.kejari-sekayu.go.id)

Medan | Ahmad Fauzi dinilai oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, tidak terbukti telah melakukan kesalahan berat. Menurut Hakim Riana br Pohan, sangkaan PT. Suzuki Finance Indonesia terhadap Fauzi tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalan persidangan, serta belum ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga Riana selaku Ketua Majelis Hakim berpendapat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Suzuki terhadap Fauzi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus dinyatakan batal demi hukum. Terhadap maksud pemutusan hubungan kerja, Fauzi yang telah bekerja sejak bulan Oktober 2008 dalam dalil gugatannya tidak berkeberatan diputuskan hubungan kerjanya, asal diberikan uang pesangon sebesar satu kali ketentuan perundang-undangan yaitu Rp.59,3 juta.

Fauzi yang tidak keberatan diakhiri hubungan kerjanya, menjadi bahan pertimbangan bagi Riana untuk menyatakan hubungan kerja keduanya putus tanpa kesalahan terhitung sejak putusan dibacakan, Senin (13/11/2017) lalu. Karena Fauzi dinyatakan putus hubungan kerjanya tanpa kesalahan, maka penetapan besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus diterima Fauzi, sebesar 2 kali ketentuan perundang-undangan sebesar Rp.108,7 juta.

Pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn itu, bersifat ultra petita. Karena Hakim memberi putusan untuk mengabulkan gugatan yang dimohonkan melebih dari yang dituntut Fauzi. Terhadap hal tersebut, menurut Riana dalam pertimbangan hukumnya mengutip pendapat Syahrul Machmud, bahwa Hakim PHI sesungguhnya diperintahkan menjatuhkan putusan selain didasarkan hukum, sehingga secara kedinasan dibolehkan menjatuhkan putusan yang tidak diminta Penggugat, namun Hakim merasa adil jika diberikan pada Penggugat.

Tak hanya menghukum PT. Suzuki untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan perundang-undangan, Riana juga memutuskan untuk mengabulkan tuntutan Fauzi yang meminta pembayaran upah selama proses pemutusan hubungan kerja, yang besarannya Rp.4,3 juta perbulan. Namun menurut Riana, tuntutan atas upah selama proses itu hanya dapat dikabulkan sebanyak 6 (enam) bulan upah terhitung sejak diputuskan hubungan kerjanya pada 10 Februari 2017.

“Menghukum Tergugat (PT.Suzuki Finance Indonesia) untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah proses dengan total sebesar seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah”, ujar Riana membacakan amar putusan. (Haf)

3 Comments

  1. Barkah 15 Januari 2018

    Alhamdulillah

    Salam,
    Barkah

    Balas
  2. Barkah 15 Januari 2018

    Alhamdulillah

    Salam,
    Barkah

    Balas
  3. JANI 16 Januari 2018

    JANGAN HUKUM PENGUSAHA BAYAR SESUAI UU (2XPESANGON + 1XUPMK + 15%UH) BILA KARYAWAN TIDAK BERSALAH. SEHARUSNYA HUKUM PENGUSAHA BAYAR HAK NORMATIP PEKERJA SESUAI ATURAN PKB (PENSIUN) DIATAS ATURAN UU.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *