Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
337

Tak Ditetapkan Menjadi Pekerja Tetap, Pemohon Minta MK Berikan Sanksi Pidana

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)

Jakarta | Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, khususnya sepanjang frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/1) siang tadi. Desy Puspita Sari mantan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bukit Tinggi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Mayandri Suzarman dan Missniaki Tomi, meminta MK memberikan tafsir konstitusionalitas.

Pemohon mendalilkan dirinya belum mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, akibat tidak adanya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan. “Bahwa setiap kali habis masa kontrak, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Bukit Tinggi selalu meminta Pemohon untuk membuat surat lamaran baru dan menandatangani kontrak baru. Hal ini menurut Pemohon tidak ada ujungnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum”, tegas Mayandri dihadapan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Desy menganggap, perusahaan dapat dengan sewenang-wenang mempekerjakan pekerjanya dalam hubungan kerja waktu tertentu (kontrak) secara berkali-kali dan terus menerus. Padahal, dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, telah diatur perpanjangan perjanjian kerja kontrak hanya boleh satu kali, sehingga apabila dilakukan perpanjangan kontrak berkali-kali seperti yang ia alami, maka pengusaha telah melanggar ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan harus diberikan sanksi pidana.

“Frasa demi hukum pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana, apabila tidak menjadikan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu, padahal syarat-syarat untuk itu terpenuhi”, tambah Mayandri.

Menanggapi permohonan yang diregister oleh Kepaniteraan MK Nomor 100/PUU-XV/2017, Suhartoyo kembali mengingatkan Pemohon yang belum memberikan bukti UU Ketenagakerjaan. “Kami juga mengingatkan Anda belum melampirkan kopi daripada undang-undang yang Anda ajukan uji, padahal justru objek permohonannya di situ yang esensial”, tandas Suhartoyo yang didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gde Palguna dan Aswanto.

Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan dinyatakan, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Dalam persidangan sebelumnya, Desy menceritakan nasib buruh yang dipaksa untuk menggugat pengusaha, apabila perjanjian kerja kontrak yang dibuat bersama buruh dan pengusaha melanggar UU Ketenagakerjaan. Sehingga praktek kerja kontrak, dianggap Desy telah menciptakan ketidakharmonisan antara buruh dengan pengusaha.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo menjelaskan kepada Pemohon, bahwa persidangan selanjutnya menunggu Rapat Permusyawaratan Hakim, yang akan menentukan kelanjutan pemeriksaan persidangan atau dapat langsung diputus. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of