Type to search

Klinik Bang Emha

Bayar 20 Juta atau Ijazah Ditahan?

Share

Pertanyaan:

Saya mempunyai adik perempuan, singkat cerita adik saya bekerja dan di tempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dia sudah bekerja hampir 2 tahun dan di bulan ini terjadi masalah keluarga yang mengharuskan adik saya harus kembali ke domisili saat ini. Yang jadi pertanyaan, apabila resign, maka adik saya diharuskan oleh perusahaan ini membayar biaya sebesar 20 juta, kalo tidak membayar maka ijazah adik saya di tahan. Mohon bantuannya apa yang harus saya lakukan di posisi seperti ini. Terimakasih. (Inok)

 

Ilustrasi. (foto: rumahpengaduan.com)

Tanggapan:

Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.com.

Atas pertanyaan Saudara, maka bangemha terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang Saudara lampirkan sebagai berikut:

Dalam dokumen sebanyak 5 halaman tersebut, berjudul Surat Perjanjian Kerja antara adik Saudara dengan suatu perusahaan yang berbadan hukum, yang saling mengikatkan diri dalam hubungan kerja dengan masa training selama 1 (satu) tahun dan memperoleh uang saku, serta kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada bagian lain, adik Saudara dengan perusahaan tersebut, juga bersepakat untuk memberikan ijazah aslinya dan pengaturan kewajiban membayar biaya penggantian sebesar Rp.20 juta apabila adik Saudara mengundurkan diri secara sepihak.

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka bagi para pihak yang membuatnya berlaku sebagai undang-undang, sehingga secara hukum wajib dipenuhi. Namun, setiap perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Mempertimbangkan lampiran Surat Perjanjian Kerja, dapat disimpulkan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu diantaranya diperkuat dengan pemberian uang saku, bukan upah. Oleh karena yang dibuat oleh adik Saudara adalah perjanjian pemagangan, maka dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak dikenal adanya ganti rugi akibat pengunduran diri dari peserta magang.

Ganti rugi bagi pekerja yang mengundurkan diri secara sepihak dari perjanjian kerja, adalah apabila diantara mereka saling mengikatkan diri dengan perjanjian kerja waktu tertentu, yang besaran ganti ruginya sesuai dengan perhitungan besaran upah sampai batas waktu perjanjian kerjanya berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, maka isi perjanjian pemagangan yang adik Saudara tanda-tangani sepanjang pengaturan ganti rugi akibat pengunduran diri secara sepihak, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Namun apabila pihak perusahaan tetap tidak bersedia mengembalikan ijazah dimaksud, maka perusahaan dapat digugat ke pengadilan atau dilaporkan ke Polisi. Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

1 Comment

  1. ABDI M. DAENG M. 17 Februari 2018

    Menimbulkan pertanyaan baru, apakah pekerja memiliki ikatan dinas dengan perusahaan? Berapa lama? Sebab yang menghalangi pekerja mengundurkan diri sesuai UUK 13/2003 Pasal 162 Ayat 3 huruf b adalah tidak terikat dalam ikatan dinas.
    Ikatan dinas mungkin saja terjadi untuk melindungi kepentingan pengusaha setelah mengeluarkan biaya bagi pekerja untuk mengikuti training/pemagangan.
    Sehingga dengan ikatan dinas, pengusaha dan pekerja memiliki durasi waktu sebagai suatu kepastian bagi para pihak dengan asumsi setelah berlangsung hubungan kerja untuk sekian lama/tahun maka biaya training/pemagangan tersebut sudah tercukupi.
    Dari ilustrasinya, pekerja resign setelah 2 tahun sebelumnya training untuk 1 tahun.
    Dapat disimpulkan hubungan kerjanya terakhir berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan sebelumnya menandatangani perjanjian pemagangan sesuai Permenaker No. PER.22/MEN/IX/2009 yang dalam Pasal 7 ayat 4; pemagangan dibatasi paling lama 1 tahun, dan mengenai uang saku dapat diperkirakan tersebut berlangsung untuk masa masa training 1 tahun saja sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan setelahnya mendapatkan upah.
    Mari kita telaah KUHPerd. Pasal 1601v.
    Untuk satu perbuatan, majikan tidak boleh mengenakan denda sambil menuntut pula ganti rugi.
    Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

    Tindakan resign merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pekerja, Pasal 1601v telah menegaskan majikan tidak boleh mengenakan denda dan ganti rugi untuk satu perbuatan sehingga perjanjian membayar denda 20 juta jika resign mencermati pasal tersebut juga harus batal.
    Atas kasus tersebut timbul dugaan, denda dan ganti rugi 20 juta untuk mengganti biaya training/pemagangan.
    Kesimpulannya, atas kasus diatas jika ternyata terdapat ikatan dinas maka pekerja baru dapat resign setelah mendapat persetujuan perusahaan. Tetapi jika tidak ada ikatan dinas, maka tindakan perusahaan menolak resign dan menerapkan hukuman denda/ganti rugi dengan jaminan ijasah sangat tidak beralasan hukum.
    Demikian,

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *