Rabu, 24 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
617

Dianggap Kurang Pihak, Gugatan Buruh PT. Asalta Tidak Dapat Diterima

Mogok kerja Buruh PT. Asalta, Bogor, Kamis (25/8/2016) lalu. (foto: kabar7.com)
Mogok kerja Buruh PT. Asalta, Bogor, Kamis (25/8/2016) lalu. (foto: kabar7.com)

Jakarta | Merasa tidak mendapatkan keadilan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan gugatannya terhadap PT. Asalta Mandiri Agung tidak dapat diterima, akhirnya Sarwanto, dkk (19 orang) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Jum’at (22/5/2017) lalu.

Dalam dalil bantahannya, Sarwanto, dkk menganggap diri mereka mempunyai hubungan kerja dengan PT. Asalta, meskipun pada saat awal bekerja diperjanjikan oleh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) PT. Artha Senuka Perkasa. Hal tersebut, karena hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing, menurut Sarwanto demi hukum menjadi hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Dengan mendasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012, jenis pekerjaan yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan outsorucing adalah hanya untuk pekerjaan cleaning service, catering, security, penunjang industri pertambangan, dan angkutan pekerja. Sedangkan Sarwanto, dkk dipekerjakan pada bagian produksi oleh PT. Artha di PT. Asalta.

“Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat error in persona dikarenakan tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon Kasasi semula Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum”, terang Sarwanto dalam memori kasasinya bertanggal 30 Mei 2017, menyanggah Putusan PHI Bandung No. 199/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 8 Mei 2017.

Terhadap keberatan tersebut, MA dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan, bahwa hubungan terjadi antara Para Penggugat dengan PT. Artha Senuka Perkasa, sedangkan Tergugat hanyalah sebagai pengguna dalam konstruksi hukum pemborongan pekerjaan/pekerja, sehingga sudah tepat pertimbangan Judex Facti, bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak.

“Mengadili, Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sarwanto, 2. Endang Saepul, 3. Ade Sudarmana, 4. Imam Subekti, 5. Atang Suhendar, 6. Sarip Hidayat, 7. Ridwan Maulana, 8. Dede Sulaeman, 9. Misar, 10. Asep Wahyudi, 11. Ferri El Triyana, 12. Sidik Permana, 13. Teguh Edi Wibowo Tri Pamungkas, 14. Santa Maria, 15. Ari Maulana, 16. Suryadi, 17. Saepul Bahri, 18. Jaka Nurdiansyah Saputra, 19. Muhamad Rusli, tersebut”, ujar Hakim Agung Mahdi Soroinda Nasution membacakan amar Putusan Kasasi No. 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Selasa (26/9/2017), yang didampingi Hakim Horadin Saragih dan Fauzan. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
UDIN Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
UDIN
Guest
UDIN

Nasib pekerja outsourcing …..