Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
688

Digugat ke PTUN, Kepala Disnaker Diminta Jangan Permainkan Nasib Pekerja

Kepala Sudinnaketrans Jakarta Utara, Dwi Untoro (tengah) sedang mendengarkan nasihat dari Majelis Hakim PTUN, Jakarta, Rabu (31/1) kemarin.
Kepala Sudinnaketrans Jakarta Utara, Dwi Untoro (tengah) sedang mendengarkan nasihat dari Majelis Hakim PTUN, Jakarta, Rabu (31/1) kemarin.

Jakarta | Tampaknya Kuasa Hukum Abdul Hakim, dkk (7 orang) Eep Ependi sebagai pihak yang menggugat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Dwi Untoro, menegaskan agar tidak mempermainkan nasib pekerja yang sedang berjuang menuntut keadilan.

“Jika dalam tujuh hari ke depan kami tidak diberikan informasi terkait penerbitan Nota, kami akan ajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini perbuatan melawan hukum! Disnaker nggak boleh main-main dengan nasib para pekerja”, tegas Eep usai menjalani sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (31/1) kemarin.

Bermula dari tidak jelasnya proses kelanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sudinnakertrans, akhirnya Abdul Hakim, dkk PTUN Jakarta, pada tanggal 11 Januari 2018 lalu. Dalam surat gugatan yang diregisterasi dengan No. 12/G/2018/PTUN.Jkt, Hakim meminta PTUN Jakarta mewajibkan Kepala Sudinnakertrans menerbitkan Nota Pemeriksaan ke PT. Internusa Food. Menurut Hakim, setidaknya PT. Internusa Food telah diduga melakukan sejumlah pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Diantaranya, tidak mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Perusahaan yang memproduksi permen sejak tahun 1996 itu, juga diduga mempekerjakan pekerjanya dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dengan perpanjangan dan pembaharuan kontrak berulang-ulang. Hakim mengaku dirinya sudah dikontrak sebanyak 11 kali sejak pertama kali bekerja pada Maret 2012.

Ia sudah mengadukan dugaan pelanggaran tersebut ke Sudinnakertrans pada 28 Agustus 2017 dan 21 Nopember 2017, dan meminta agar diterbitkan Nota Pemeriksaan. Namun upaya Hakim, dkk seperti menemui jalan buntu, ia selalu tidak berhasil menemui Tri Yuni Wanto dan Cahyono pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ditugaskan untuk memeriksa pabrik yang berada di Jalan Kapuk Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara itu.

“Alhamdulillah, akhirnya Disnaker sudah menerbitkan Nota Pemeriksaan ke perusahaan tempat saya bekerja”, tutur Hakim seusai menjalani sidang pemeriksaan persiapan (dismissal proses) yang didampingi Kuasa Hukumnya Eep Ependi. Pada sidang tersebut, Kepala Sudinnaker memperlihatkan bukti Nota Pemeriksaan yang ia tanda-tangani sendiri, dan meminta agar gugatan dicabut dan bisa diselesaikan dengan jalan damai.

Menanggapi permintaan tersebut, Eep Ependi akan memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan para Penggugat Hakim, dkk yang juga anggota dari Serikat Pekerja Industri Manufaktur (SPIM). Sebab menurutnya, hingga sekarang, Sudinnaker belum memberikan informasi tertulis terkait telah diterbitkannya Nota Pemeriksaan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Permenaker 33 Tahun 2016.

“Begini ya, meskipun obyek yang kami sengketakan telah diterbitkan oleh Disnaker, tapi ada kewajiban dia untuk memberikan informasi penerbitan Nota itu paling lambat 7 hari. Nah pemberitahuan itu yang kami belum dapatkan”, ujar Eep. Rencananya Eep akan segera mengajukan surat ke Disnaker untuk segera menyampaikan informasi tertulis kepada para Penggugat Abdul Hakim dkk, sebelum persidang lanjutan di PTUN digelar pada 7 Februari 2018 mendatang. (Haf)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
GiantoBarkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Joss

Salam,
Barkah

Gianto
Guest
Gianto

Memang begitu rata2 tindakan DISNAKER, kalau pekerja ngak tau aturan hukum ketenagakerjaan…..akan dibuat bulan2an/dimain2kan.