Type to search

Berita

Duduk-Duduk & Tidak Bekerja, Sembilan Pekerja Hotel Digugat Balik 15 Miliar

Share

Ilustrasi. (gambar: detik.com)

Jakarta | Didalilkan hanya duduk-duduk dan tidak melakukan pekerjaan, Mahkamah Agung (MA) menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh The Oxalis Regency Hotel terhadap Henrikus Bot, dkk (9 orang), pekerja hotel yang rata-rata telah bekerja 5-10 tahun. Tindakan kesembilan pekerja tersebut, dianggap pihak hotel telah menimbulkan kerugian materil yang mengakibatkan penurunan jumlah tamu hotel selama 6 bulan, sebesar Rp.10 miliar.

Bahkan pihak hotel-pun merasa dipermalukan atas tidak bekerjanya Henrikus, dkk, sehingga pemilik hotel menderita stress, tertekan, dan nervous terhadap relasi bisnisnya, yang apabila diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp.5 miliar. Sehingga dalam tuntutan balik atas gugatan yang diajukan oleh Henrikus ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang, pihak hotel merasa cukup beralasan untuk mengajukan gugatan balik sebesar Rp.15 miliar.

Terhadap gugatan balik tersebut, MA dalam pertimbangan hukumnya membenarkan Putusan PHI Semarang No. 76/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg tanggal 4 Mei 2017 lalu, yang telah menolak gugatan balik pengusaha hotel yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah itu. Justru menurut MA, pihak hotel yang berkewajiban membayar uang sebesar Rp.198,5 juta kepada Henrikus, dkk sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dilakukannya, sekaligus beserta tambahan uang service yang belum diberikan.

Atas pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan No. 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2017, MA menyatakan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh The Oxalis Regency Hotel terhadap Putusan PHI Semarang, tidaklah beralasan hukum.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: The Oxalis Regency Hotel tersebut harus ditolak”, ujar Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Rabu (11/10/2017), yang didampingi oleh Hakim Anggota Horadin Saragih dan Fauzan. (Haf)

2 Comments

  1. Barkah 20 Februari 2018

    Aneh-aneh ajah PH perusahaan hotel itu.
    Mau nyari tenar atau memang ngawur berurusan di PHI kek berurusan di PN Non Perdata Khusus Ketenagakerjaan?

    Salam,
    Barkah

    Balas
    1. Army 20 Februari 2018

      Mungkin praktisi ketenagakerjaannya disitu belum ada dan masih vacant ya?

      Salam,
      Army

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *