Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
621

MK Tolak Pengaturan Sanksi Pidana Pada Pelanggaran Perjanjian Kontrak

Ilustrasi.

Jakarta | Sembilan Hakim Konstitusi, menyatakan menolak seluruhnya permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7) sepanjang frasa “demi hukum” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diajukan oleh Desy Puspita Sari mantan Pekerja Kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam tuntutannya, Desy meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengenakan sanksi pidana apabila pengusaha melakukan pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, frasa “demi hukum” telah terang dan tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan norma tersebut telah tidak memberikan kepastian hukum. Justru frasa dalam UU Ketenagakerjaan tersebut, memberikan perintah apabila terdapat suatu perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan, maka menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Terkait dengan kejadian yang dialami Dessy, berupa perlakuan perpanjangan perjanjian kontrak yang dilakukan berkali-kali oleh PT. BRI, bukanlah sebagai sebab atas inkonstitusionalnya frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan. “Jika Pemohon menganggap telah terjadi pelanggaran norma dimaksud, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mempersoalkannya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang a quo dan bukan ke Mahkamah Konstitusi”, ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Rabu (21/2) siang.

Atas pertimbangan hukum tersebut, MK memandang tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, sehingga permohonan Desy Puspita Sari dinilai tidak beralasan menurut hukum. “Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, ujar Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan amar putusan dalam perkara No. 100/PUU-XV/2017 itu. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Coba kalau yg dimohonkan PUU adalah kata “dan” dalam pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.

Salam,
Barkah