Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
425

Ogah Catatkan Kontrak ke Disnaker, Buruh Anggap Pengusaha Makin Sewenang-Wenang

Ilustrasi. (gambar: careernews.com)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian dalam Perkara No. 6/PUU-XVI/2018, dengan agenda perbaikan permohonan, Rabu (7/2/2018) kemarin.  Para Pemohon Abdul Hakim, dkk (6 orang) yang mengaku sebagai pekerja di PT. Internusa Food, PT. Monysaga Prima, PT. Yoon Young Shell Button dan PT. Sungwon Button Indonesia, menyampaikan pokok-pokok perbaikan atas permohonan sebelumnya.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, mereka meminta MK untuk menyatakan frasa “perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja dimaksud oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

UU Ketenagakerjaan yang belum mewajibkan setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) untuk dicatatkan ke Disnaker, dianggap telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon berupa jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. “Karena tidak pernah dicatatkan, Disnaker dapat menganggap di pabrik Para Pemohon bekerja tidak ada pelanggaran perjanjian kontrak, padahal mereka sudah diperpanjang kontraknya lebih dari satu kali dan itu pelanggaran!”, tegas Eep Ependi, selaku Kuasa Hukum Para Pemohon sesaat setelah persidangan di Gedung MK, Jakarta.

Lebih lanjut Eep menegaskan, isi perjanjian kontrak juga berpotensi melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hak-hak normatif para pekerja. “Bisa saja perjanjian yang sudah dibuat itu bertentangan dengan undang-undang, sedangkan para pekerja di Indonesia belum seluruhnya paham dan mengerti undang-undang. Disitulah Pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja”, tegasnya.

Menjawab pertanyaan Hakim Suhartoyo terkait dengan akan adanya benturan asas kebebasan berkontrak jika pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk memeriksa perjanjian kerja, Eep mengaku telah menjelaskan mengenai posisi pekerja yang selalu berada pada pihak yang menginginkan pekerjaan, sehingga bagi pekerja, mendapatkan pekerjaan merupakan hal yang lebih penting dari pada hak atas kebebasan berkontrak.

“Kami ingin, setiap perusahaan diwajibkan mencatatkan perjanjian kontraknya ke Disnaker. Lalu sebelum diberikan bukti pencatatan, pegawai pengawas wajib memeriksa perjanjian itu agar pengusaha tidak sewenang-wenang dalam membuat perjanjian kerja. Dan jika ada perusahaan yang tidak mencatatkan perjanjian kontraknya, maka status pekerjanya harus menjadi pekerja tetap tanpa perlu ada pembuktian apapun di pengadilan”, tutupnya. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Ondi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Ondi
Guest
Ondi

Perjanjian kontrak ibarat “BOLA PANAS” bagi Pengusaha dan Pengawas Disnaker.