Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
398

Perusahaan Outsourcing Tak Ikut Digugat, Gugatan Buruh Tak Mampu Tidak Diterima

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Bermodalkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Handoko mengajukan gugatan uang pesangon sebesar Rp.98,7 juta terhadap PT. BRS Standard Industry. Ia menilai, perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya yang telah bekerja selama tujuh tahun, tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan.

Menurutnya, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016, ia diberhentikan tanpa adanya pemberian atas hak-haknya yang timbul dari berakhirnya hubungan kerja. Handoko mengaku, hanya disuruh menghubungi pengacara perusahaan, kala itu. Namun, akhirnya untuk mendapatkan kepastian hukum, ia mengadukan persoalannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah melalui rangkaian persidangan, melalui Putusan No. 28/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Mei 2017, Handoko dinyatakan oleh PHI Jakarta Pusat sebagai pekerja tetap PT. BRS, dan menghukum perusahaan yang terletak di Kp. Bandan, Jakarta Utara itu, untuk membayar kepada Handoko berupa uang pesangon sebesar Rp.69,7 juta.

Terhadap Putusan PHI tersebut, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam memori kasasinya, PT. BRS keberatan jika yang digugat hanyalah pihaknya. Sebab, hubungan kerja Handoko adalah dengan PT. Cipta Mandiri Coy sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing). PT. BRS juga memperlihatkan bukti perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang dibuat pada tahun 2015 antara Handoko dengan PT. Cipta, dengan masa berlaku perjanjian selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 13 Januari 2016. Selain itu, PT. BRS juga menganggap Putusan PHI Jakarta Pusat tidak mempunyai bukti untuk menetapkan masa kerja Handoko sejak tahun 2009.

“Bahwa tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat masuk kerja bulan September 2009 hal ini dibantah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat didalam jawabannya sehingga judex facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian”, demikian petikan memori kasasi yang diajukan oleh PT. BRS dan diregister dalam perkara pada tingkat kasasi No. 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Atas alasan kasasi tersebut, MA berpendapat, keberatan perusahaan dapat dibenarkan. PHI Jakarta Pusat dianggap telah salah dalam menerapakan hukum. Karena seharusnya PT. Cipta Mandiri Coy selaku perusahaan outsourcing ditarik selaku Tergugat, sehingga tepat gugatan Penggugat kurang pihak. “Mengadili sendiri, dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, ujar Hakim Agung Mahdi Soroinda Nasution, Senin (27/11/2017). (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of