Type to search

Berita

Termasuk Jenis Pekerjaan Tetap, Gugatan Satpam & House Keeping Dimenangkan

Share

Ilustrasi. (pakistantoday.com)

Jakarta | Setelah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak, gugatan Andri Koko Patria dan Nico Suitela yang kesehariannya merupakan Satpam Hotel Kapuas, serta Herkulanus dan Wahyu Saputra yang dipekerjakan sebagai House Keeping, yang menuntut pembayaran uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebesar Rp.129,9 juta, akhirnya diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA).

Hotel Kapuas telah tepat dihukum untuk memberikan uang pesangon kepada keempat mantan pekerjanya itu, sebagaimana tertuang dalam amar Putusan PHI No. 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk tanggal 26 April 2017 lalu. Sebab menurut MA, jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Andri dkk sebagai anggota satuan pengamanan dan house keeping, bersifat tetap dan bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Bahwa judex facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat yaitu satpam dan house keeping adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap sehingga perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”, ujar Hakim Agung Ibrahim, Kamis (19/10/2017) membacakan pertimbangan hukum Putusan Kasasi No. 1221 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Menurut Ibrahim, dengan dinyatakannya hubungan kerja Andri dkk sebagai pekerja waktu tidak tertentu (tetap), maka pengakhiran hubungan kerja terhadap dirinya dengan alasan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) telah berakhir, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon. Namun demikian, Ibrahim menegaskan, bahwa pengakhiran hubungan kerja pekerja tetap dengan alasan berakhirnya kontrak kerja, tidak dapat diberikan upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.

“Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan tidak memberikan upah proses, dengan pertimbangan karena putusnya hubungan kerja bukan kemauan Tergugat, melainkan karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu meskipun dinyatakan melanggar”, terang Ibrahim dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan. (Hak)

2 Comments

  1. Barkah 7 Februari 2018

    Alhamdulillah

    Salam,
    Barkah

    Balas
  2. marhans 19 Februari 2018

    Alhamdulillah.
    berita ini belum banyak diketahui, semoga menjadi berita menggemberikan bagi pekerja.

    salam,
    Marhans

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *