Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
626

MA: Pekerjaan Penjualan Tiket Tidak Dapat di-Outsourcing, Garuda Dihukum

Ilustrasi. (foto: bisnis.liputan6.com)
Ilustrasi. (foto: bisnis.liputan6.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017, akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai perusahaan milik negara tersebut telah keliru dalam mengalihkan sebagian pekerjaan intinya berupa penjualan tiket pesawat ke PT. Tiffa Mitra Sejahtera.

Pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan penunjang, sehingga hubungan kerja Muhammad Nofrian selaku Penggugat, yang semula dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing) PT. Tiffa beralih demi hukum menjadi pekerja PT. Garuda Indonesia terhitung sejak bulan Nopember 2013. “Melakukan penjualan tiket pesawat/dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Tergugat II (PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk) adalah pekerjaan pokok/inti/bagian dari produksi perusahaan Tergugat II dan bukan suatu pekerjaan penunjang”, tegas Hakim Agung Zahrul Rabain, Selasa (16/1/2018).

Nofrian yang kesehariannya ditempatkan di Bandara Polonia, Medan sebagai Staff Reservasi di pelayanan tiket PT. Garuda Indonesia, keberatan dilakukan pemutusan hubungan kerja sejak 14 Juni 2016. Meskipun pada saat itu bukan hanya menimpa pada dirinya sendiri, tetapi juga ke-14 temannya yang lain. Karena tidak mendapatkan penyelesaian yang ia inginkan, akhirnya Nofrian menggugat PT. Tiffa sebagai Tergugat I dan PT. Garuda sebagai Tergugat II ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan sejak 7 Nopember 2016 lalu.

Dalam surat gugatan yang diregisterasi dengan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn tersebut, Nofrian mempersoalkan hubungan kerjanya dengan PT. Tiffa Mitra Sejahtera selaku perusahaan outsourcing. Ia menilai, pekerjaannya selama ini sebagai staff reservasi yang melayani penjualan tiket pesawat milik PT. Garuda, bukan termasuk jenis pekerjaan penunjang sebagaimana yang dibolehkan untuk di-outsourcingkan ke perusahaan penyedia jasa pekerja. Sehingga menurut Nofrian, dirinya menurut ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, adalah pekerja tetap PT. Garuda, bukan pekerja perusahaan outsourcing.

Terhadap dalil gugatan yang diajukan Nofrian, Majelis Hakim di PHI Medan yang diketuai oleh Hakim Riana Br Pohan, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam kesempatan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak diketemukannya bukti perjanjian kerja antara Nofrian dengan PT. Tiffa selaku perusahaan outsourcing. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 57 UU 13/2003, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) diharuskan dibuat secara tertulis.

“Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 57 ayat (1), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai pasal 57 ayat (2) demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau karyawan tetap”, ujar Hakim Riana, Kamis (23/2/2017).

Atas pertimbangan hukum tersebut, Hakim Riana berpendapat, hubungan kerja antara Nofrian dengan PT. Tiffa telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hubungan kerja Nofrian haruslah dinyatakan beralih kepada PT. Garuda Indonesia. Sehingga menurutnya, hak-hak yang timbul dari akibat pemutusan hubungan kerja diri Nofrian menjadi kewajiban hukum PT. Garuda selaku perusahaan pemberi pekerjaan. “Menghukum Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar dua puluh dua juta dua puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah”, ujar Hakim Riana. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Nahlo…..

Bagian “penjualan tiket pesawat” di Garuda Indonesia merupakan bagian yang terkait dengan produksi atau CORE (penghasil uang perusahaan).

Apakah PT. Garuda Indonesia tidak menyampaikan “alur kegiatan proses”-nya ke asosiasi sektor usahanya ya?

Salam,
Barkah