Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
7.887

Novum Diterima, Mogok Kerja Dinyatakan Sah

Kawasan Industri Jababeka, Bekasi.
Kawasan Industri Jababeka, Bekasi.

Jakarta | Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang diketuai oleh Hakim Agung Yakup Ginting, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Slamet Andi Triyanto, dkk (61 orang). Yakup menilai, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi (judex juris) telah keliru dalam membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Majelis Kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi PT. Sam-Plus Indotama Industry, dengan mengkualifikasikan mogok kerja yang dilakukan oleh Slamet sejak 14 April 2014 sebagai mogok kerja tidak sah, telah tidak tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum. Menurut Yakup, novum berupa surat penolakan bipartit yang ditanda-tangani oleh Presiden Direktur, telah cukup membuktikan adanya perundingan yang gagal.

“Apabila novum PK-3 tersebut diajukan pada waktu persidangan, maka akan membuktikan adanya gagal perundingan”, ujar Yakup membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2016. Lebih lanjut Yakup menyatakan, mogok kerja yang dilakukan Slamet dkk dilakukan secara sah, karena terdapat pemberitahuan mogok yang disampaikan masih dalam tenggang waktu yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Yakup yang didampingi oleh Hakim Anggota Horadin Saragih dan Fauzan, membatalkan Putusan pada tingkat Kasasi No. 353 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 22 Juni 2015. Namun demikian, menurut Yakup, oleh karena yang menjadi alasan penyebab mogok kerja adalah bukan hal yang bersifat normatif, maka terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Sam-Plus haruslah disertai dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp.1,2 miliar.

Putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung, Selasa (18/4/2017) itu, lebih rendah dari Putusan PHI Bandung No. 187/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, yang menghukum perusahaan di Kawasan Industri Jababeka II itu, dengan kewajiban membayar uang pesangon sebesar Rp.2 miliar, dan ditambah dengan upah selama proses serta tunjangan hari raya hingga mencapai Rp.1,2 miliar. Atau secara keseluruhan, Putusan PHI Bandung yang dijatuhkan pada 11 Maret 2015 itu, sebesar Rp.3,2 miliar. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Alhamdulillah….masih ada pekerja yang mencari keadilan sampai jalur terakhir dan memanfaatkan hukum yg ada, yakni Peninjauan Kembali (PK).

Salam,
Barkah