Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
253

Sehari Setelah Diundangkan, UU MD3 Digugat BuruhOnline.com

Buruhonline.com daftarkan Uji
Buruhonline.com daftarkan Uji UU MD3, Jum’at (16/3) ke Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Terhitung sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari lalu, Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3), terus menuai kontroversi dari berbagai kalangan elemen masyarakat. Bahkan, setidaknya telah terdaftar 5 (lima) permohonan pengujian UUMD3 yang kala itu belum diberi nomor undang-undang dan lembaran negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak hanya masyarakat, Presiden Joko Widodo-pun enggan menanda-tangani RUU MD3 yang telah dinyatakan sah oleh DPR tersebut. Meski begitu, berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, RUU yang tidak ditanda-tangani Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, tetap wajib diundangkan dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ketentuan tersebut, tepat 15 Maret 2018 kemarin, Pemerintah tetap mengundangkan RUU MD3 tanpa tanda-tangan Presiden Joko Widodo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengundangkan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17/2014 tentang MD3 tersebut, melalui Lembaran Negara No. 29 Tahun 2018.

Pasal yang dianggap kontroversi, diantaranya adalah Pasal 122 huruf l UU MD3, yang menyatakan “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Sebagai salah satu insan Pers, buruhonline.com menilai pasal tersebut membuka kemungkinan bagi Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya terhadap buruhonline atas konten-konten yang menilai buruknya kinerja DPR maupun anggotanya terhadap proses legislasi perundang-undangan ketenagakerjaan.

Padahal, UU Pers telah mengatur hak jawab dan/atau hak koreksi terhadap pemberitaan yang dimuat oleh buruhonline. Selain itu, Pasal 122 huruf l UU MD3 dianggap buruhonline tidak saja hanya bersifat penegasan yang tidak ada urgenitasnya, tetapi juga memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana telah diatur KUHP.

Selain Pasal 122 huruf l UU MD3, dalam permohonan pengujian yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jum’at (16/3), seorang warga Karawang juga turut menjadi Pemohon selanjutnya. Abda Khair Mufti mempersoalkan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, yang dinyatakan, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Abda menilai, apabila setiap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, maka untuk dapat diperiksa sebagai saksi atau tersangka oleh penegak hukum, diharuskan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari MKD dan persetujuan tertulis dari Presiden, maka akan meniumbulkan konflik kepentingan. Ia menegaskan, anggota MKD yang seluruhnya terdiri dari anggota DPR, dapat saja melindungi temannya sesama anggota DPR, bahkan Presiden juga dapat saja tidak memberikan persetujuan karena satu partai dengan anggota DPR yang hendak diproses hukum itu.

Atas dalil tersebut, permohonan yang diterima oleh Aqmarina Rasika, Staff Kepaniteraan MK dengan No. 1768/PAN.MK/III/2018, meminta 9 Hakim MK, untuk menyatakan Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of