Type to search

Suara Pembaca

Sepenggal Cerita Mogok Kerja Perusahaan Tambang di Tanah Papua

Share

Massa aksi PT. Freeport. (foto: ksn.or.id)

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari, Metro TV menyajikan video wawancara dengan Juru Bicara PT. Freeport Indonesia yang isinya malah sama sekali tidak menjelaskan, apa akar permasalahan dan apa tuntutan dari aksi mogok pekerja Freeport Indonesia, baik yang dilakukan di tahun 2011 maupun yang baru saja mereka lakukan kembali.

Eko Irma Pribadi, Fungsionaris Serikat Pekerja PT. Freeport yang bekerja sebagai spesialist Welder Mine Construction dengan masa kerja selama 17 tahun, dan salah satu dari karyawan korban furlough (dirumahkan) PT. Freeport Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017, menceritakan latar belakang terjadinya mogok 2017, yag diperoleh buruhonline dari release Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Rabu, 28 Februari kemarin.

 

Apa yang menjadi latar belakang karyawan PT. Freeport melakukan aksi mogok di tahun 2011?

Latar belakang karena gagalnya  perundingan PKB ke-17, setelah berunding selama 30 hari ditambah perpanjangan 7 hari. Setelah dinyatakan perundingan deadlock, pihak serikat yang mewakili pekerja untuk berunding, menyampaikan hasil perundingan yang gagal tersebut kepada anggota serikat. Jajak Pendapat Tertutup kemudian dilakukan kepada 8000 anggota atau 95% pekerja anggota serikat, dan anggota serikat setuju memilih Opsi Mogok Kerja.

 

Bagaimana berjalannya mogok yang dilakukan oleh pekerja PT. Freeport Indonesia di tahun 2011?

Mogok kerja di mulai pada tanggal 15 September 2011, sampai hari ke-25 mogok berjalan tertib dan damai, tapi di hari ke-26 terjadi musibah penembakan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yaitu Petrus W Ayamiseba dan Leo Wandagu, juga mengakibatkan korban luka-luka.

 

Kapan mogok 2011 ini berakhir?

Mogok 2011 berakhir pertengahan bulan Desember 2011, ketika tercapainya kesepakatan antara pihak serikat pekerja dengan manajemen PT. Freeport Indonesia di Jakarta.

 

Apa hasil kesepakatan perundingan tersebut?

Salah satunya adalah kesepakatan kenaikan upah pokok karyawan non-staff 24% di tahun pertama dan 13% di tahun kedua. Juga tidak ada tindakan disiplin atau hukuman kepada pekerja terkait mogok kerja.

 

Lalu jika sudah ada hasil kesepakatan dalam perundingan kenapa terjadi aksi lagi pada 23 Februari 2012?

Aksi spontan itu terjadi karena tidak konsistensinya pihak pengusaha dalam pelaksanaan hasil kesepakatan dalam perundingan tersebut. Walaupun dalam perundingan disepakati pengusaha akan membayar upah pekerja yang mogok. Tapi pada kenyataannya, sampai saat itu perusahaan belum membayar hak-hak pekerja pasca aksi mogok, seperti gaji dan bonus. Selain itu semenjak berakhirnya mogok, perusahaan masih belum mengaktifkan fasilitas-fasilitas untuk bekerja, seperti login untuk akses komputer, akses radio trunking  dan ID Card juga belum diaktifkan. Begitu juga untuk para staff yang ikut mogok, mereka belum disesuaikan gajinya seperti yang telah disepakati dalam perundingan.

 

Tahun lalu, di 2017, seperti yang ramai diberitakan oleh media masa nasional, kabarnya pekerja PT. Freeport Indonesia kembali melakukan aksi mogok. Bisa bapak ceritakan latar belakang apa yang menjadi permasalahan sampai terjadi mogok lagi?

Permasalahan ini berawal dari adanya kebijakan efisiensi yang diakukan oleh PT. Freeport Indonesia terkait dengan ketidakpastian Investasi dan Perpanjangan Kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, yang perundingannya berlarut-larut. Akhir-akhir ini juga terjadi perubahan gaya kepemimpinan di PT. Freeport Indonesia khususnya di divisi HRD, manajemen saat ini lebih memilih berjalan sendiri dan enggan berunding lebih memilih “update status” dengan serikat pekerja. Tiba-tiba Manajemen PT. Freeport Indonesia memperkenalkan sebuah program bernama  Furlough, dimana Perusahan mengumumkan nama-nama Pekerja yang akan dikembalikan ke tempat Penerimaan. Pekerja yang akan dikembalikan tersebut hanya diberikan kesempatan selama 2 hari untuk mengumpulkan barang pribadi kemudian pulang ke tempat penerimaan. Setiap hari Manajemen mengirimkan amplop kepada pekerja secara acak, baik lewat department maupun barak. Ratusan pekerja dikirimi amplop yang isinya pemberitahuan program furlough dan diharuskan menurut tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Ketika serikat mempertanyakan dasar kebijakan Furlough (merumahkan pekerja), Perusahaan menjawab bahwa kebijakan tersebut adalah sepenuhnya hak Perusahan dan bukan merupakan persoalan Hubungan Induseko al sehingga tidak perlu dirundingkan dengan pihak serikat. Dengan dalih lebih jauh bahwa Perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat. Namun demikian, pernyataan bahwa perusahaan merugi tidak dapat dibuktikan, bahkan hingga saat ini PT Freeport masih dapat menjual hasil produksi mereka. Dengan kata lain klaim PT Freeport Indonesia tidak terbukti.

 

Apakah ada kriteria, misalnya usia atau lama kerja sebagai dasar perusahaan memilih pekerja yang akan dikenakan program Furlough?

Inilah yang menjadi masalah bagi pekerja di PT. Freeport Indonesia, dalam menentukan pekerja yang akan dikenakan Furlough atau dirumahkan, manajemen sangat tertutup tentang kriteria yang dipakai. Banyak diantara pekerja yang masih muda dan produktif menjadi korban dari program tersebut, padahal manajemen pernah menyampaikan bahwa jika terjadi efisiensi maka perusahan tentu akan memilih pekerja yang baik dan produktif untuk tetap bekerja agar memberikan koneko busi yang terbaik bagi perusahan, tapi anehnya mengapa tenaga muda dan produktif juga menjadi korban dari program Furlough. Sehingga terkesan moment ini akan digunakan oleh manajemen untuk melakukan balas dendam terhadap pekerja yang selama ini vokal dan kritis terhadap kebijakan perusahan, terutama pekerja yang menjadi fungsinaris serkat yang dinilai oleh manajemen sebagai provokator dan para pekerja tertentu yang bersebrangan dengan kebijakan Perusahaan. Karena tertutupnya kriteria pekerja yang akan terkena program furlough, saat ini pekerja menjadi mulai resah dengan kebijakan tersebut dan ketenangan di tempat kerja merasa terganggu karena takut sewaktu-waktu mereka akan menjadi korban selanjutnya yang diberikan amplop pemberitahuan furlough.

1 Comment

  1. korban furlough 16 Agustus 2018

    Malah lebih parah lagi surat ijin mogok tidak di akui oleh perusahaan, ketika perusahaan di ajak berunding tentang program FURLOUGH mereka selalu menghindar teman kami yang di furlough tidak di panggil kerja kembali,kami masih melanjutkan mogok agar perusahaan mau di ajak berunding, tetapi perusahaan mengirim surat panggilan kerja buat para moker panggilan sampai 2 x di situ di katakan bahwa ketika para karyawan moker tidak mau bekerja akan di anggap mengundurkan diri,nah di sini sudah terlihat bahwa perusahaan tidak menempuh jalan dialog dengan serikat kerja ,mereka selalu memutuskan sesuatu dengan menurut cara mereka,sedangkan dalam UUD tenaga kerja di sebutkan,bahwa ketika karyawan melakukan hak mogok kerja dengan prosedur yang berlaku ,perusahaan tidak dapat memutuskan hubungan kerja atau menganggap mengundurkan diri,dan mereka memutus BPJS ketika para moker di anggap mengundurkan diri seharusnya masih ada waktu 6 bulan untuk menggunakan fasilitas BPJS tetapi kenapa langsung tidak aktif,dan mereka bikin UNION BUSTING untuk serikat SPSI baru,padahal serikat yang lama masih aktif, mereka bekerja sama dengan SPSI PP bikin MUSNIK membentuk serikat baru,jelas ini sudah sabotase UNION BUSTING, sedangkan SPSI lama masih mendampingi kami untuk proses masalah yang kami hadapi,laoran pelanggaran kita di kemenaker tidak di respon,dan ketika serikat baru terbentuk mereka bikin kebijakan baru yang tidak meng untungkan para moker,kita para moker menolak dan di gantung prosesnya sampai saat ini, pak menteri M hanif dhakiri tidak mau bertemu dengan kami para moker padal kami sudah unras di depan kantor kemenaker beberapa hari ini, kesanya pejabat pemerintah tidak bersifat netral atau ngayomi ,mereka hanya mendengar sepihak dari perusahaan saja, hingga saat ini korban dari moker sudah 30 orang akibat di non aktifkanya BPJS ,anak kami dari 8300 moker tidak sekolah lagi udah 16 bulan, mana keadilan di negeri ini apa UUD tenaga kerja hanya sebagai bunga hiasan tidak berdampak manfaat bagi rakyat indonesia.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *