Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
428

Berhenti Operasional, MA: Upah Proses Tidak Ada

PT. Tridiantara Alvindo. (foto: riaugreen.com)

Walau Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus pengaturan kewajiban pembayaran upah selama proses PHK hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun pada kenyataannya, Mahkamah Agung (MA) berpendapat lain.

PT. Tridiantara Alvindo. (foto: riaugreen.com)

Jakarta | Ade Chandra, dkk (8 orang) dinilai oleh MA tidak berhak atas upah proses selama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. Tridiantara Alvindo sejak 1 Nopember 2015 lalu. Menurut Ketua Majelis Hakim Abdurrahman yang menyidangkan perkara bernomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017 itu, tidak dibayarnya upah proses karena perusahaan telah berhenti beroperasi.

“Namun demikian putusan judex facti perlu diperbaiki sepanjang pemberian upah proses menjadi tidak ada, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri, Perusahaan Tergugat telah berhenti operasionalnya sehingga adil upah proses tidak diberikan”, ujar Abdurrahman, Selasa (21/11/2017).

Atas pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menghukum perusahaan membayar upah selama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sejumlah Rp.555 juta, dihilangkan oleh MA. Sehingga dalam amar Putusannya, MA menetapkan hak-hak Ade Chandra, dkk hanya berupa uang kompensasi pesangon sebesar Rp.1 miliar lebih, dan kekurangan upah sebanyak Rp.322 juta.

“Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 24 Januari 2017, harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses,”, lanjut Abdurrahman.

Alasan upah selama proses menunggu putusan pengadilan tidak diberikan, karena perusahaan telah berhenti beroperasi, tidaklah dapat menjadi pengecualian atas Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011. Menurut MK, setiap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha secara sepihak atau tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka diberi hak untuk tetap mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima hingga perkaranya mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Nampaknya SEMA 3/2015 lebih “kuat” daripada putusan MK 37/PUU-IX/2011.
CMIIW.

Salam,
Barkah