Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
336

Dikontrak Selama Empat Tahun Lebih, Pengadilan Menangkan Satpam Restoran

Meskipun perjanjian kerja kontrak tidak dilarang untuk diterapkan, tetapi pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang apabila dilanggar maka status pekerja kontrak berubah menjadi pekerja tetap.

Ilustrasi. (gambar: blog.talenta.co)

Jakarta | Meskipun Mahkamah Agung (MA) menghilangkan kewajiban PT. Biru Fast Food Nusantara, membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja terhadap Heri Budiyanto, namun perusahaan yang bergerak disektor restoran tersebut tetapi diwajibkan membayar uang kompensasi pesangon.

Dalam Putusan No. 51 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Muhammad Yunus Wahab, menyebut amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum perusahaan yang beralamat di Jl. Fajar, Teluk Gong, Jakarta Utara itu, sepanjang pembayaran upah proses, perlu diperbaiki.

Menurut Yunus, pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan beralihnya hubungan kerja Budiyanto dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, tidaklah dapat dipertimbangkan untuk dibayar. “Bahwa Termohon Kasasi/Pekerja tidak berhak atas upah proses karena hubungan kerja semula dalam PKWT dan berubah menjadi PKWTT, sebagaimana putusan yang berulang-ulang dalam perkara sejenis”, ujar Yunus, Rabu (7/2).

Terhadap alasan beralihnya status hubungan kerja, Yunus mengemukakan pendapatnya, bahwa sesungguhnya perjanjian kontrak pertama yang dibuat pertama kali pada 24 April 2012, adalah sah sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, menurutnya, perusahaan telah keliru dalam menerapkan pembaharuan perjanjian kontrak.

Oleh karenanya, lanjut Yunus, masa kerja yang dapat diperhitungkan hanya baru 2 (dua) tahun, yaitu sejak 23 Juli 2014 hingga 19 Agustus 2016. “Bahwa dengan demikian perbaikan perhitungan uang kompensasi dengan PHK tanpa kesalahan dalam PKWTT”, tegas Yunus. Dengan demikian, MA dalam putusannya mengubah amar putusan PHI Jakarta Pusat, No. 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2017, yang semula menghukum perusahaan membayar uang pesangon sebesar Rp.47,4 juta.

“Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak pada Penggugat dengan total sebesar dua puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah”, papar Yunus membacakan amar putusan yang didampingi oleh Hakim Horadin Saragih dan Fauzan. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya para pekerja semakin pintar dan berkenan membuktikan kebenaran di pengadilan akibat pihak perusahaan yg keliru dalam memahami ketentuan peraturan perUUan yg berlaku.

Salam,
Barkah