Type to search

Sekitar Kita

Janji 10 Juta Penyerapan Tenaga Kerja, Kemnaker Klaim Jokowi-JK Telah Penuhi

Share

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menilai janji kampanye Jokowi-JK pada kontestasi Pemilu 2014 lalu terkait penyerapan 10 juta tenaga kerja, telah terpenuhi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang mencapai 10,3 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, di Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informasi, Senin (23/4) kemarin. (Foto: Kemnaker RI)

Jakarta | Situs resmi Kemnaker merilis data penempatan tenaga kerja sebesar rata-rata tumbuh diatas 2 juta pertahun. Dipenghujung tahun 2014, penempatan tenaga kerja sektor formal sebanyak 2,1 juta orang lebih. Disusul meningkat pada tahun 2015 hingga mencapai 2,4 juta orang.

Meskipun pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan penempatan tenaga kerja formal, Pemerintah menilai sektor lapangan kerja formal yang tumbuh pertahunnya masih diatas angka 2 juta. Sedangkan pertumbuhan lapangan kerja sektor informal di penghujung tahun 2017, tumbuh sebesar 573 ribu atau naik lebih dari 50% di tahun 2016 yang hanya tumbuh 261 ribu.

Dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, disela-sela pemaparannya pada Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informasi, Senin (23/4) kemarin, Jokowi-JK telah melunasi janji kampanyenya untuk membuka 10 juta lapangan kerja dengan menyelesaikan target pertumbuhan lapangan kerja sebanyak 2 juta pertahun.

“Soal Lapangan kerja gimana? Janji Pemerintahan Jokowi JK 10 juta selama 5 tahun, jadi pertahunnya 2 juta lapangan kerja. Ini telah tercapai!” tegas Hanif. Ia juga menegaskan, kini Kemnaker akan segera meluncurkan program #Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera), yang diharapkan menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan di desa dalam peningkatan kesejahteraan.

Program #Bekerja menarget jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, berdasarkan komoditas yang dibagikan ke masyarakat seperti tanaman holtikultura, perkebunan, dan ternak. Agar program #Bekerja tepat sasaran, kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian tengah membentuk tim, dan memastikan penerima program sesuai dengan data lengkap berdasarkan nama dan alamat. “Keluarga dengan rumah bilik jadi prioritas sasaran”, ungkap Hanif. (Hak)

Hits: 1

2 Comments

  1. suyo 24 April 2018

    Terus yang di putus hubungan kerja, brapa pak mentri ?

    Balas
  2. suya 24 April 2018

    Terus yang di putus hubungan kerja, brapa pak mentri ?

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up