Type to search

BERITA UTAMA

Kontrak Tak Sesuai UU, Lima Perusahaan Outsourcing Sekaligus Digugat

Share

Maraknya penggunaan pekerja melalui sistem kerja alih daya (outsourcing) di perusahaan-perusahaan milik negara, setidaknya telah memperlihatkan rasa keengganan Pemerintah dalam memenuhi jaminan kepastian bekerja warganegaranya.

SPGSD Demo Outsorcing di kantor PT. Telkom. (foto: youtube.com)

Jakarta | Sebanyak 120 orang pekerja yang kesehariannya ditempatkan di PT. Telkom Indonesia Tbk., menuntut penetapan status hubungan kerjanya beralih dari lima perusahaan outsourcing ke perusahaan telekomunikasi milik negara itu. Dalam persidangan, terungkap fakta adanya mata rantai pengalihan hubungan kerja dari PT. Telkom ke PT. Graha Sarana Duta, Koperasi Sarana Sejahtera, Koperasi Pegawai Telkom Dholpin, Koperasi Pegawai Telkom Dinasti dan PT. Shandy Putra Makmur.

Dari lima perusahaan outsourcing, terdapat tiga penyelenggara usaha penyedia jasa tenaga kerja (alih daya) yang berbentuk koperasi yang dikerjasamakan oleh PT. Telkom. Padahal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Pasal 24 huruf a, secara tegas telah diatur mengenai persyaratan perusahaan outsourcing haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), bukan berbadan usaha lain.

Akan tetapi, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya No. 185/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst, yang dibacakan pada 10 April 2017 lalu, menyatakan hubungan kerja Alfasah Saepuloh, dkk adalah dengan PT. Graha Sarana Duta selaku Tergugat II, Koperasi Pegawai Telkom Dholpin selaku Tergugat IV, dan PT. Shandy Putra Makmur selaku Tergugat VI.

Putusan tersebut, kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang hanya mempertimbangkan objek pekerjaan yang diserahkan oleh PT. Telkom kepada perusahan outsourcing telah sesuai dengan Permenaker 19 Tahun 2012. Sedangkan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dibuat antara Alfasah dkk-nya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan tiga perusahaan outsourcing, yang salahsatunya berbentuk koperasi bukan Perseroan Terbatas (PT).

“Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar menerapkan ketentuam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi ketentuan tersebut”, ujar Hakim Agung Ibrahim membacakan Putusan No. 201 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Jum’at (16/3) kemarin.

Ibrahim juga membenarkan kewajiban pemberian uang pesangon atas adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami Alfasah dkk, merupakan tanggung jawab PT. Graha Sarana Duta sebesar Rp.473,4 juta, Koperasi Pegawai Telkom Dholpin sebesar Rp.253,2 juta, dan PT. Shandy Putra Makmur sebesar Rp.344,7 juta.

MA pernah memutus kasus serupa, diantaranya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Tahir melawan Koperasi Karyawan Bank Muamalat, yang telah menjalin hubungan kerja selama lebih dari lima tahun, yang dalam putusannya MA menyatakan hubungan kerja Tahir beralih menjadi tanggung jawab PT. Bank Muamalat, bukan dengan Koperasi Karyawan. (Baca: Outsourcing Berbadan Hukum Koperasi Karyawan, Gugatan Sopir Bank Dikabulkan). (Haf)

1 Comment

  1. Odi 17 April 2018

    Bisa buat aturan, tapi tidak bisa menjalankan ….. cepot ….. cepot …. xixixi ….

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *