Type to search

Berita

Makna Tuntutan ‘ex aequo et bono’ Bagi Amalia & Rima

Share

Kerap dijumpai istilah ‘ex aequo et bono’ dalam setiap tuntutan pada surat gugatan. Lalu apa manfaatnya bagi Amalia dan Rima Melati mantan pekerja PT. Sinar Surya Jorong, yang hubungan kerjanya diputuskan secara sepihak sejak 20 Oktober 2016.

Ilustrasi. (foto: kabarjambi.net)

Jakarta | Alasan merugi selama dua tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil audit dari akuntan publik, menjadi dasar bagi PT. Sinar Surya Jorong untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Namun fakta tersebut, tidak serta merta menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk mengabulkan tuntutan uang pesangon yang diajukan oleh Amalia dan Rima Melati.

Menurut PHI Banjarmasin dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm yang dibacakan tanggal 14 Agustus 2017, maksud dan tujuan gugatan Amalia dan Rima Melati adalah meminta diputuskan hubungan kerjanya, namun oleh karena dalam petitum surat gugatannya tidak meminta menyatakan putus hubungan kerja, maka petitum gugatan yang pada pokoknya menghukum perusahaan untuk membayar pesangon, tidak dapat dikabulkan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Yakup Ginting, menilai Putusan PHI telah keliru dalam menerapkan hukum. Meskipun kedua mantan pekerja perusahaan yang berlokasi di Komplek Pergudangan BTC, Banjar, Kalimantan Selatan tersebut, dalam surat gugatannya tidak meminta pernyataan putus hubungan kerja, namun memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

“Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dengan alasan tidak ada menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), padahal Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”, ujar Ginting, Jum’at (22/12/2017).

Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 1427 K/Pdt.Sus-PHI/2017, menghukum PT. Sinar Surya Jorong untuk membayar uang pesangon kepada Amalia yang telah bekerja selama 6 tahun sebesar Rp.46 juta, dan Rima Melati yang baru bekerja selama 3 tahun sebesar Rp.17,2 juta. (Hak)

Hits: 15

1 Comment

  1. Barkah 20 April 2018

    Sependek yg saya tahu dan pahami dari membaca beberapa putusan MA, bhw Hakim menjatuhkan putusannya diantaranya merujuk ketentuan pasal 100 UU 2/2004 ttg PPHI.
    Dan putusan yg seadil-adilnya serta putusan yg bersifat eksekutorial adalah menyangkut uang, karena apabila diputuskan “dipekerjakan kembali” lantas perusahaan tidak memanggil pekerja untuk bekerja lagi justru menjadi tidak adil bagi pekerja karena menjadi terkatung-katung dan pekerja harus mengajukan permohonan lagi untuk eksekusinya.
    CMIIW.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *