Type to search

Sekitar Kita

Pemberdayaan Pekerja Perempuan Ditengah Minimnya Jaminan Sosial

Share

Jakarta | Berbeda dengan kebanyakan pekerja, Taufik Machdum menggawangi ribuan pekerja perempuan di Tangerang Selatan membentuk Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan (LP3) sejak 2017 lalu. Taufik memaparkan, dirinya termotivasi untuk membentuk LP3 karena semakin banyak pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh anggota serikat pekerjanya.

Di LP3, ia yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan produsen sepatu, memberikan pelatihan gratis bagi para pekerja untuk memproduksi berbagai macam kerajinan tangan dari sampah, yang dikemas menjadi tempat meletakkan pakaian kotor, tempat koran, sandal hotel, dan lainnya. Mereka melatih para pekerja untuk menjadi wirausahawan.

“Demo yang kami sedang bangun adalah demo kreatif, pekerja harus mampu membangun memgembangkan dirinya dengan kegiatan produktif”, ujar Taufik dihadapan seratusan mahasiswa peserta Kuliah Umum bertema Sistem Perlindungan Sosial Buruh Berbasis Pemberdayaan, di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (10/4).

Pemberdayaan terhadap pekerja yang ter-PHK merupakan salah satu fungsi dari LP3. Sebab, menurut Taufik, jaminan sosial belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja. Pandangan tersebut, dibenarkan oleh Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz. Target kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di tahun 2017 sebanyak 38,7 juta peserta, meleset hanya 26,2 juta orang yang terdaftar sebagai peserta.

“Ada 12,5 juta pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan sosial berupa jaminan hari tua hingga jaminan pensiun”, kata Hafidz selaku salah satu dari tiga narasumber yang dihadirkan oleh Program Pendidikan Jurusan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta.

Kuliah Umum yang dibuka oleh Wakil Dekan I UIN Suparto, juga menghadirkan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tangerang Selatan Tohirudin. Menurutnya, pengembangan pemberdayaan pekerja haruslah dimulai dari potensi masing-masing pekerja, yang erat kaitannya dengan psikologi setiap pekerja dalam membangun kepercayaan diri. “Pengembangan kapasitas pekerja seharusnya dilaksanakan dengan pendidikan sebagai bentuk pemuliaan manusia”, terang Tohirudin. (Hak)

2 Comments

  1. GAGUK 11 April 2018

    DI PERPARAH LAGI DENGAN ADANYA, SISTEM KERJA OUTSOURCING …. TENAGA KERJA HANYA DIBUAT SEPERTI SAPI PERAH.

    Balas
  2. JONI 11 April 2018

    DI PERPARAH LAGI DENGAN ADANYA, SISTEM KERJA OUTSOURCING …. TENAGA KERJA HANYA DIBUAT SEPERTI SAPI PERAH.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *