Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
356

Tak Penuhi Target Penjualan, Sales Dealer Suzuki Dianggap Mengundurkan Diri

PT. Mitra Megah Profitamas. (Foto: oto.detik.com)
PT. Mitra Megah Profitamas. (Foto: oto.detik.com)

Jakarta | Sungguh tak pernah diduga sebelumnya oleh M. Noor Effendie, yang telah bekerja selama 8 tahun 6 bulan di PT. Mitra Megah Profitamas, selaku perusahaan yang bergerak dibidang sales, service dan sparepart merk Suzuki yang berinduk pada PT. Suzuki Indomobil Sales. Pasalnya, ia dinyatakan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 September 2016, dengan alasan tidak dapat memenuhi target penjualan.

Selain itu, menurutnya, perusahaan juga tidak memberikan surat pengakhiran hubungan kerja, melainkan hanya disampaikan secara lisan. Noor yang keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang tanpa adanya peringatan terlebih dahulu tersebut, akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, setelah sebelumnya gagal diselesaikan melalui pemerantaraan mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Noor, perusahaan mendalilkan dasar hukum tuntutan uang pesangon dan upah selama tidak lagi diperbolehkan bekerja sebesar Rp.50 juta, serta uang paksa sebesar Rp.500 ribu perhari, atas akibat dari pengakhiran hubungan kerja, tidak kuat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun PHI Banjarmasin melalui putusannya No. 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm tanggal 5 Juni 2017, menolak keberatan yang diajukan oleh PT. Mitra Megah Profitamas.

Sebaliknya, PHI menilai gugatan Noor beralasan hukum untuk dikabulkan. Khususnya sepanjang uang kompensasi pesangon sebesar Rp.29 juta, dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar 6 bulan upah (Rp.12,6 juta). Sedangkan mengenai tuntutan Noor yang berkaitan dengan permintaan hukuman uang paksa (dwangsom) apabila perusahaan lalai menjalankan putusan pengadilan, ditolak PHI Banjarmasin karena tuntutan Noor bersifat hukuman untuk membayar sejumlah uang (pesangon).

Amar putusan PHI yang mengabulkan sebagian gugatan Noor, ditanggapi dengan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh perusahaan. Dalam permohonan kasasinya bertanggal 3 Juli 2017, PT. Mitra Megah Profitamas beralasan mengenai penentuan target penjualan telah berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh PT. Suzuki Indomobil Sales. Sehingga, apabila ada pekerja yang tidak dapat memenuhi target penjualan, maka akan diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

PT. Mitra Megah Profitamas juga membantah tidak adanya pemberian Surat Peringatan sebelum dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Menurut perusahaan yang berlokasi di Jl. A. Yani, Banjarmasin tersebut, masa berlaku Surat Peringatan tidak linear dengan jumlah pemenuhan target penjualan yang menggunakan sistem greading reward and punishment. Meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Pandji Widagdo, menilai kualifikasi mengundurkan diri terhadap Noor tidaklah tepat.

Sebab, tidak ada bukti-bukti atas adanya pengunduran diri yang dilakukan oleh Noor, sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang. Ia menegaskan, bahwa pekerja tidak beralasan hukum dianggap mengundurkan diri karena tidak ada fakta hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 162 dan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi pekerja hanya tidak dapat memenuhi target penjualan. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan PHI Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Mitra Megah Profitamas tersebut harus ditolak”, ujar Pandji membacakan Putusan No. 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2017. (Yul)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear Pembaca, Kok masih ada pengusaha atau pemangku jabatan HR-IR yang belum paham ketentuan peraturan perUUan yg sangat mendasar, bahwa mengundurkan diri atas kemauan sendiri adalah dibuktikan dengan adanya pengajuan surat pengunduran diri dari pekerja kepada perusahaan tanpa ada paksaan/tekanan/intimidasi dari pihak perusahaan. Dan pemahaman bahwa ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama TIDAK SELALU TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlalu macam ketentuan dalam pasal 54 ayat (2), pasal 111 ayat (2) dan pasal 124 ayat (2) UU 13/2003. Tidak sedikit pemangku jabatan HR-IR masih beranggapan bahwa isi/ketentuan dalam PK atau PKB yang telah… Read more »